Berita Palembang

Terungkap Iuran BPJS Kesehatan Warga Sumsel Masih Disubsidi dari Warga Luar Kota

Dari tunggakan ini, peserta BPJS kesehatan mandiri yang paling besar. Dimana dari total seharusnya penerimaan sampai bulan Septemb

Terungkap Iuran BPJS Kesehatan Warga Sumsel Masih Disubsidi dari Warga Luar Kota
sripoku.com/Yandi Triansyah
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Andi Ashar saat audensi dengan walikota Palembang Harnojoyo, Kamis (11/10/2018) dinRumah Dinas Tasik Palembang. 

Laporan Wartawan Sripoku.com Yandi Triansyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Iuran BPJS warga Sumsel masih disubsidi dari kota lain yang ada di Indonesia.

Hal ini dikarenakan masih banyaknya peserta BPJS di Sumsel masih menunggak.

Menurut data BPJS Cabang Palembang dari total peserta BPJS penerimaan BPJS sebesar per September 2018 mencapai Rp 250 milyar.

Sedangkan kewajiban BPJS kepada rumah sakit, puskesmas hingga klinik sebesar 720 milyar sapai bulan yang sama.

Dari tunggakan ini, peserta BPJS kesehatan mandiri yang paling besar. Dimana dari total seharusnya penerimaan sampai bulan September 2018 sebesar Rp 136 milyar, dimana baru dibayarkan hanya Rp 80 milyar atau tunggakannya mencapai Rp 56 milyar.

"Iuran BPJS kesehatan di cabang Palembang masih disubsidi dari kota lain," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Andi Ashar seusai audensi dengan Walikota Palembang Harnojoyo, Kamis (11/10/2018) di Rumah Dinas Tasik Palembang.

BPJS Kesehatan Cabang Palembang meliputi, Kota Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Banyuasin.

Andi menghimbau kepada peserta BPJS Kesehatan jangan membayar saat sakit saja. Tetapi saat sehat juga aktif iuran dibayar. Supaya tak terkena denda pelayanan, sehingga semakin memberatkan peserta.

"Tunggakan relatif besar sedangkan kita tiap bulan harus bayar ke rumah sakit," katanya.

Menurut dia, Palembang terbesar keangotaan JKN di Sumsel mencapai 83 persen atau 1.297.000 jiwa.

Kemudian pihaknya mengapresiasi kepada Pemkot Palembang atas rutinnya dibayarkan iuran pemda yang mencapai Rp 58 milyar sampai dengan September 2018.

Dengan besarnya jumlah peserta JKN, pihaknya kekurangan faskes tingkat pertama sebanyak 8 faskes meliputi puskesmas, praktek dokter perorangan dan klinik.

"Kita kekurangan sebanyak 8 faskes tingkat pertama," katanya.

Jikapun Faskes tingkat pertama lebih dari delapan yang mau bekerjasama dengan BPJS pihaknya menyambut baik. Dikarenakan tiap bulannya peserta semakin bertambah.

"Mudah mudahan secepatnya kita penuhi kekurangan faskes tingkat pertama ini,supaya mengurangi penumpukkan," katanya. (*)

Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help