Jeratan Ekonomi Sampiran

Dalam berbagai tulisan di media massa, pakar ekonomi menguraikan ada 5 sumber gejolak baru ekonomi internasional

Jeratan Ekonomi Sampiran
ist
Bahrul Ilmi Yakup

Akibatnya, ekonomi Indonesia hanya diurus dan ditata secara kontemporer sekedar merespons fenomena sesaat secara instan dan reaktif.

Naifnya, sampai sekarang seperti belum muncul kesadaran bahwa ekonomi Indonesia telah lepas jauh dari Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai aturan dasar (grond-rechten), akibatnya ekonomi Indonesia mewujud sebagai ekonomi periferal (pinggiran).

Periferalitas Ekonomi Indonesia

Periferalitas ekonomi Indonesia dapat dianalisis dari materi muatan undang-undang bidang ekonomi yang umumnya memuat arah kebijakan hukum (legal policy) dan lingkup pengaturan (legal contents).

Sejak Indonesia merdeka, arah kebijakan (hukum) ekonomi Indonesia hanya dapat di dalam 2 episode, yaitu episode 1945-1966 (selama orde lama), dan era 1967-sekarang.

Pada era orde lama, Indonesia memang berupaya mengusung dan menerapkan gagasan kedaulatan ekonomi yang berkarakter mengedepankan peran negara.

Presiden Soekarno menggaungkan gagasan itu dengan semboyan dan program "ekonomi berdikari di atas kaki sendiri".

Kedaulatan ekonomi Indonesia berupaya dibangun oleh Soekarno melalui dua program utama, yaitu (1) nasionasionalisasi perusahaan asing melalui Undang-Undang (UU) No.86 Tahun 1958 sehingga semua perusahaan asing baik badan hukum maupun perorangan yang ada di Indonesia menjadi milik negara, (2) mendirikan perusahaan negara (BUMN) berbasis kedaulatan negara sehingga semua sektor ekonomi dikuasasi negara yang disebut dengan etatisme.

Namun sejak era orde baru (Orba) sampai sekarang, Indonesia tidak lagi berupaya mengusung dan membangun gagasan kedaulatan ekonomi.

Kalau di masa orba sampai era reformasi sekarang, muncul klaim elemen pemerintah, partai politik, atau ekonom bahwa Indonesia berupaya membangun kedaulatan ekonomi dapatlah dikatakan teriakan tersebut sebagai simptom gagal paham terhadap pengaturan ekonomi Indonesia.

Sejak era orde baru 1967 sampai sekarang, ekonomi Indonesia dibangun secara pragmatis nir ideologis.

Orde baru telah melakukan liberalisasi ekonomi Indonesia dengan langkah awal mengeluarkan UU Investasi No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

UU PMA dibuat sebagai solusi terhadap kondisi ekonomi yang kalut saat itu.

Cadangan devisa nihil, inflasi membumbung sampai 2000%. Ketersediaan pangan terbatas, rakyat terancam kelaparan.

Penerbitan UU PMA terus membawa efek domino terhadap aturan turunannya, yaitu semua UU bidang ekonomi, seperti UU BUMN, UU Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Akibatnya, semua UU bidang ekonomi sejak tahun 1967 sampai sekarang menganut paradigma liberalisme, tidak terkecuali UU Perkoperasianpun dibuat berdasarkan ideologis liberalisme, bukan berbasis ideologi Pancasila yang bernorma dasar Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Liberalisasi ekonomi Indonesia makin diperparah dengan kelacuran pemerintah mengikuti dan meratifikasi aturan perdagangan multilateral nyaris tanpa reserve seperti aturan perdagangan bebas yang dikeluarkan World Trade Organization (WTO).

Akibatnya, Indonesia berkali-kali tersandung dalam sengketa dagang di WTO.

Kelacuran pemerintah meliberalisasi ekonomi Indonesia secara utuh dan telanjang itulah yang menjadi penyebab kegagapan dan ketersentakan pemerintah dan para ekonom manakala Presiden Trump dan Uni Eropa mulai kembali menerapkan kebijakan ekonomi populis yang protektif.

Penerapan kebijakan proteksionistik Trump dan Uni Eropa yang melahirkan gejolak global telah menyebabkan pemerintah dan ekonom Indonesia terperangah karena ternyata ekonomi Indonesia rapuh loyo dan telanjang. Evaluasi dan dekonstruksi hukum ekonomi Meskipun sangat telat, kelacuran pemerintah meliberalisasi ekonomi Indonesia tetaplah dapat dikoreksi.

Pemerintah harus berani mengevaluasi dan mendekonstruksi semua aturan hukum bidang ekonomi, selanjutnya membangun aturan hukum bidang ekonomi dengan memberi karakter ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai grondrechten.

Hanya dengan keberanian demikian, kedaulatan ekonomi sebagai mandat konstitusi dapat diusung dan diwujudkan, serta jeratan ekonomi sampiran dapat dilepas.

Pemerintah tidak boleh lupa dan alfa bahwa sejatinya ekonomi merupakan alat politik yang melahirkan disiplin Political Economy!

Quo vadis ekonomi Indonesia?

Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help