Berita Palembang

Berita Palembang : Perombakan Pejabat Ganggu Serapan Anggaran

Meski rotasi dan mutasi menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan Satker yang menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA)

Berita Palembang : Perombakan Pejabat Ganggu Serapan Anggaran
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Taukhid 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Meski rotasi dan mutasi menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan Satker yang menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA).

Seperti pada mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah daerah, namun jika sering dilakukan akan berdampak negatif, terutama terganggunya proses penyerapan anggaran belanja.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Taukhid menjelaskan, Secara umum faktor mutasi pejabat tersebut akan dapat mempengaruhi serapan belanja menjadi terhambat.

Baca: Video Polda Sumsel Blender Sabu-sabu 6,5 Kg dan Bakar Ganja Kering 1,7 gram

Adanya kebijakan politik serta pejabat baru tentunya membutuhkan waktu untuk penyesuaian pada proses belanja yang telah berjalan.

"penyerapan anggaran belanja pastinya jadi tak maksimal," ujarnya, Rabu (10/10/2018) usai Press Release Capaian Kinerja Triwulan Ke III di Kantor DJPb Provinsi Sumsel.

Baca: Berita Palembang: Pembunuh Sopir Taksi Online Dituntut 20 Tahun, Sementara Temannya Ditembak Mati

Untuk itu, kata Taukhid, akan lebih baik jika pemimpin daerah ketika baru menjabat tidak langsung melakukan perombakan struktur pejabat.

Apalagi, pemerintah pusat sendiri juga sudah memproteksi kemungkinan tersebut melalui regulasi tertentu terkait batas minimal yang boleh diambil pimpinan daerah untuk melakukan perombakan jajaran struktural ketika baru menjabat.

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang juga membuat serapan belanja masih minim, utamanya dikarenakan prilaku belanja di kementerian/lembaga yang kerap kali memakan banyak waktu pada proses pengadaan barang dan jasa.

"Kami sudah meminta agar setiap Satker dapat lebih mempercepat penyelesaian pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mempercepat proses serapan anggaran. Apalagi, belanja pemerintah sendiri memiliki peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di masyarakat," jelasnya.

Taukhid menambahkan, dari catatan hingga triwulan III/2018 realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Selatan baru mencapai 56,17 persen atau Rp 7,96 triliun dari pagu Rp 14,18 triliun.

Anggaran Rp 14,18 triliun tersebut, terbagi dalam 564 daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang dikelola kementerian/lembaga serta satuan kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumsel.

"Kita tetap optimis serapan belanja APBN sampai dengan akhir tahun ini dapat terserap secara maksimal,"katanya.

Langkah insiatif strategis juga dilakukn guna memaksimalkan serapan belanja hingga akhir tahun, dimana pihaknya mengintensifkan monitoring terhadap seluruh poses belanja. Khususnya pada proyek-proyek srategis infrastruktur yang didanai oleh APBN pada Provinsi Sumse. Diantaranya, pembangunan bouble track kereta api, Jembatan Musi IV, stasiun pompa banjir DAS bendung, pembangunan jaringan irigasi permukaan, dan lainya.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help