Berita Palembang

Temui Guru Honorer K2, Gubernur Sumsel Herman Deru Janji Sampaikan Aspirasi ke Presiden

Herman Deru pun sangat menyayangkan jika para Guru Honorer K2 yang bisa mengikuti tes CPNS 2018 diberi batasan usia maksimal 35 tahun.

Temui Guru Honorer K2, Gubernur Sumsel Herman Deru Janji Sampaikan Aspirasi ke Presiden
Dok. Humas Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru menemui ratusan guru honorer yang menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (4/10/2018). 

PALEMBANG - Gubernur Sumsel Herman Deru berjanji akan menyampaikan segala aspirasi dari ratusan guru honorer yang menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD provinsi Sumsel, Kamis (4/10/2018) kepada Presiden RI dan Menteri PAN RB.

Sebagai PNS yang bekerja dari usia sangat muda, Herman Deru mengaku paham betul perjuangan para guru honorer.

Herman Deru pun sangat menyayangkan jika para Guru Honorer K2 yang bisa mengikuti tes CPNS 2018 diberi batasan usia maksimal 35 tahun.

"Saya sudah mendengar itu, cerita tentang umur yang dibatasi. Saya langsung mencari jawaban jika saya membuat keputusan harus ada jawaban yang benar," kata Gubernur Herman Deru di hadapan para guru honorer.

Sebaliknya, kata Herman Deru (HD), dia sepakat jika peraturan batasan umur 35 tahun itu diberlakukan pada rekrutmen CPNS jalur umum.

Gubernur Sumsel Herman Deru menemui ratusan guru honorer yang menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (4/10/2018).
Gubernur Sumsel Herman Deru menemui ratusan guru honorer yang menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (4/10/2018). (Dok. Humas Pemprov Sumsel)

Tapi untuk honorer yang sudah mengabdi dari umur 18 tahun memang jadi honor, batasan umur tersebut sangat disayangkan.

"Saya akan sampaikan ini ke Presiden dan Menpan RB," katanya.

Persoalan ini, lanjut Herman Deru, pernah terjadi ketika dirinya menjadi Bupati OKU Timur pada saat itu pengakatan Sekretaris Desa.

Usai 2 tahun jadi PNS kemudian langsung pensiun.

"Sekretaris desa itu ada yang saya lantik, setelah 2 tahun dia pensiun. Kok sekdes bisa, kenapa K2 gak bisa. Kenapa? Artinya pembuat kebijakan di atas sana harus kita diberikan informasi yang benar melalui pengambil kebijakan di daerah seperti gubernur dan bupati/walikota," jelasnya.

Halaman
12
Editor: Sudarwan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved