Berita Palembang

Soal Putuskan MA Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Nyaleg. KPU Sumsel : Tunggu Regulasi KPU RI

Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Soal Putuskan MA Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Nyaleg. KPU Sumsel : Tunggu Regulasi KPU RI
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Alexander Abdullah, Komisioner KPU Sumsel divisi hukum

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Dengan putusan ini, mantan narapidana kasus korupsi bisa mendaftarkan diri jadi calon legislatif.

Namun untuk penerpaannya secara teknis, KPU Sumatera Selatan masih menunggu KPU RI.

Hal ini diungkapkan oleh Alexander Abdullah SH M.Hum, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum .

Baca: Bahan Dapur Ini Ampuh Usir Serangga Selamanya Mulai Dari Nyamuk, Semut, Kecoa hingga Tomcat

Pihaknya mengakui telah mendapat informasi putusan MA tersebut.

"Namun kita tunggu dari KPU RI. Regulasinya bagaimana, kita ikuti," kata Alex.

Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Juru Bicara MA, Suhadi mengatakan dengan putusan tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.

Baca: Panwaslu Ogan Ilir Terapkan Pencanangan Pengawas Kecamatan

MA memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Pasal yang diujimaterikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Baca: Sebaiknya Akun Anda Jangan Pakai Password Seperti Ini Jika Tak Mau Jadi Sasaran Hacker

Menurut Suhadi dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.

Berdasarkan UU pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik.

Sementara PKPU Pencalonan melarang parpol mendaftarkan mantan narapidana kasus korupsi sebagai caleg.

Baca: Diduga Keracunan, Anggota Aktivis Pussy Riot Pyotr Verzilov Dilarikan ke Rumah Sakit

"Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu kan membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kalau PKPU kan menutup sama sekali kan. Bertentangan atau enggak itu? Ya kalau menurut MA ya bertentangan," kata Suhadi. 

MA sudah menerima 13 pengajuan uji materil PKPU 20 Tahun 2018. Gugatan diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat. Di antaranya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved