Berita Palembang

Cuma Mampu Blokir NIP ASN 'Nakal' Walter Marianus Sebut Ada Kepala Daerah Lindungi Koruptor

Pelaku korupsi bahkan sering berpindah-pindah tempat bekerja dengan bantuan kepala daerah yang membuat BKN sering kesulitan.

Cuma Mampu Blokir NIP ASN 'Nakal'  Walter Marianus Sebut Ada Kepala Daerah Lindungi Koruptor
Internet
Ilustrasi - Koruptor. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kepala daerah di Indonesia tak terkecuali di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) diduga sering terlibat permainan untuk selamatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) terjerat kasus korupsi.

Hal tersebut tak terlepas dari para ASN yang memiliki kedekatan ataupun tim sukses kepala daerah selama pilkada, sehingga ketika NIP sang koruptor sudah diblokir yang bersangkutan masih bekerja dan menerima gaji.

Pelaku korupsi bahkan sering berpindah-pindah tempat bekerja dengan bantuan kepala daerah yang membuat pihak BKN sering kesulitan mendata mereka.

Kasi Fasilitasi Pengembangan Kepagawaian BKN Sumsel, Walter Marianus mengatakan BKN hanya bertugas untuk memblokir NIP ASN terlibat kasus korupsi.

Namun keputusan dipecat atau tidaknya ASN kembali kepada kebijakan kepala daerah yang mengeluarkan SK.

"Kewenangan kita hanya sampai pemblokiran saja, pemberhentian itu kepada yang mengeluarkan SK yakni kepala daerah," ujarnya, Selasa (11/9/2018).

Kasus ASN yang terjerat kasus korupsi di Sumsel sejatinya merupakan kasus klasik, namun lantaran kerap dilindungi oleh kepala daerah sehingga mereka sedikit kesulitan.

Bahkan tak jarang petugas BKN terus mengejar ASN sudah masuk dalam list blokir selalu berpindah-pindah tempat tugas.

"Sering itu kita kejar, bahkan mereka bisa tugas ke kementrian karena kasus ini untuk menghindari BKN. Intinya sudah tersitemastis yang mereka lakukan agar bisa terus bekerja sebagai ASN," jelasnya.

Walter menambahkan, pelanggaran dilingkungan ASN ada dua sifat. Yang pertam bersifat pembinaan seperti terlambat bekerja, tak masuk kantor tanpa keterangan dimana para ASN bakal diberikan teguran bertahap.

Kedua pelanggaran yang sudah masuk ranah pidana yakni koruptor harus diberhentikan secara tidak hormat.

"Sekarang aturan ASN itu lebih tegas. Jangankan korupsi, praktek percaloan pun akan di berhentikan," bebernya.

Tonton Video Terbaru Sriwijaya Post:

Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: Candra Okta Della
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help