Berita Palembang

Sebelum Ada Putusan Inkrah, ASN Terlibat Hukum Tak Langsung Diberhentikan, Terima Gaji 75 Persen

Persoalan kasus hukum bisa melibatkan siapapun tak terkecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebelum Ada Putusan Inkrah, ASN Terlibat Hukum Tak Langsung Diberhentikan, Terima Gaji 75 Persen
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Kepala Dinas Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan, Muzakir, Senin (10/9/2018) sore di kantornya. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Persoalan kasus hukum bisa melibatkan siapapun tak terkecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN yang terlibat dengan kasus hukum pun beragam, mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga tindak korupsi kerap kali menjadi headline pemberitaan.

Lalu, bagaimana proses administrasi oknum ASN yang terlibat masalah hukum dan apakah mereka masih menerima gaji setiap bulannya.

Baca: Video FPTI Sumsel Berencana Dirikan Sekolah Panjat Tebing

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan, Muzakir, mengungkapkan jika persoalan kasus hukum yang melibatkan ASN hampir terjadi di setiap kabupaten.

Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagaimana tindak lanjut status ASN tersebut.

Namun, dengan adanya PP No 11 tahun 2017 yang berisikan tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan proses pemberhentian sementara bagi ASN.

Baca: Kuota CPNS Sumsel 4.283, Kepala BKD Sumsel : Ini Belum Final Bisa Bertambah Lagi

"Dasar untuk pemberhentian ASN yang terlibat hukum ada beberapa ketentuan, seperti berdasarkan keputusan Pengadilan yang inkrah. Namun kadang kalanya keputusan pengadilan belum keluar, jika sudah ada keputusan pengadilan yang inkrah maka baru bisa diberhentikan sebagai ASN. Selama diberhentikan sementara dan belum ada keputusan pengadilan gaji tetap dibayar 75 persen," ujarnya.

Baca: Neraca Perdagangan Sumsel Tidak Stabil, Impor Lebih Tinggi Dibandingkan Ekspor

Muzakir mengungkapkan, sejauh ini di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya satu oknum ASN yang persoalan kasus hukumnya masih dalam proses.

"Alhamdulillahnya Sumsel tak banyak," ujarnya.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help