Polresta Depok Minta Imigrasi Cegah Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prianto ke Luar Negeri

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, dan mantan Sekretaris Daerah Depok, Harry Prianto, dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Polresta Depok Minta Imigrasi Cegah Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prianto ke Luar Negeri
KOMPAS.com/RIO KUSWANDI
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. 

SRIPOKU.COM, DEPOK - Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, dan mantan Sekretaris Daerah Depok, Harry Prianto, dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Polresta Depok telah meminta kepada imigrasi untuk mencegah Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prianto bepergian ke luar negeri.

Permintaan pencegahan ini dilakukan menyusul penetapan Nur Mahmudi dan Harry sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka, Tapos, Depok.

Baca: Asli Indonesia! Inilah Nenek Paling Cantik di Dunia Dikutuk Tak Bisa Tua bak ABG 19 Tahun

“Penyidik juga mengajukan pencegahan hari ini rencananya dikirim ke Imigrasi untuk kedua orang tersebut NMI dan HP agar tidak berpergian dan melakukan aktivitas ke luar negeri,” ucap Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto di Mapolresta Depok, Senin (3/9/2018).

Menurut Didik, pencegahan ini dilakukan terkait kepentingan penyidikan, yakni agar penyidik lebih mudah memeriksa keduanya.

“Hari ini kami akan kirimkan surat pengajuan (pencegahan) dan akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Depok untuk kepentingan penyidikan,” ucap Didik.

Baca: Pasca Asian Games 2018 & tak Lagi Gratis, Antusias Wong Kito Naik LRT Tetap Ramai

Didik juga mengatakan, saat ini Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prianto berada di kediaman masing-masing.

Nur Mahmudi dan Harry diduga melakukan penyelewenangan dalam proyek pengadaan tanah Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka, Depok, Jawa Barat pada tahun 2015.

"Jadi Saudara NMI ini awalnya membuat surat yang membebankan pengembang untuk melakukan pelebaran Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka. Namun, fakta yang ditemukan anggaran APBD 2015 itu malah keluar (overlap atau tumpang tindih)," ucap Didik, Rabu (29/8/2018).

Baca: Asian Games 2018 Resmi Ditutup, Kota Palembang Hasilkan 30 Medali untuk Indonesia

Menurut Didik, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian daerah akibat proyek tersebut mencapai Rp 10 miliar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Minta Imigrasi Cegah Nur Mahmudi Ismail ke Luar Negeri". Penulis : Cynthia Lova

Editor: Sudarwan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help