Berita PALI

Pemberian Vaksin MR di PALI Dilanjutkan hingga Targetkan 95 Persen, Ini Penjelasan MUI

Polemik terkait status halal atau haramnya vaksin Measles dan Rubella (MR). akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan pemberian vaksinasi

Pemberian Vaksin MR di PALI Dilanjutkan hingga Targetkan 95 Persen, Ini Penjelasan MUI
TRIBUN SUMSEL/ARI WIBOWO
Sharing session bersama dalam rangka pelaksanaan kampanye imunisasi campak Rubella Kabupaten PALI, yang diadakan Dinas Kesehatan (Dinkes) PALI di aula kantor Bupati PALI, Jumat(31/8/2018). 

SRIPOKU.COM, PALI-- Polemik terkait status halal atau haramnya vaksin Measles dan Rubella (MR). akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan pemberian vaksinasi yang berasal dari India itu.

Sekretaris umum Majalis Umum Indonesia (MUI) provinsi Sumatera Selatan KH Ayi Faridz mengakui pernah mengeluarkan fatwa menunda pemberian vaksin Campak/ MR.

Namun, banyak orang terkena campak 57.056 dan ada 1200 lebih terkena Rubella. Jadi jangan sampai Rubella ini menjadi wabah yang mematikan, maka MUI membolehkan pemberian vaksinasi memakai vaksin MR.

"Mengeluarkan fatwa bahwa vaksin yang haram dan najis hukumnya haram kecuali afdoruroh atau digunakan dalam keadaan terdesak, karena Belum ditemukan vaksin yang halal dan suci," kata Sekretaris MUI Sumsel, KH Ayik, Faridz, dalam Sharing Session Bersama Dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Campak Rubella Kabupaten PALI, yang diadakan Dinas Kesehatan (Dinkes) PALI di aula kantor Bupati PALI, Jumat(31/8/2018).

Dia mengatakan, adanya keterangan tenaga medis yang berkompeten bahwa tidak adanya vaksin yang halal. Apabila tidak di vaksin bisa mengakibatkan bahaya.

Baca: Sosialisasi LRT, Ratusan Siswa SDN 13 Banyuasin Kagum Lihat Video LRT Ditayangkan oleh PT KAI

Baca: Rebut Senpi Petugas Narkoba Polda Sumsel, Pengedar Narkoba Jaringan Aceh Tewas Ditembak

"Apabila tidak divaksinasi atau cacat maupun menimbulkan kematian maka pemberian vaksin hukumnya wajib. Memang saat penyemaian vaksin dari pankreas babi, tetapi setelah jadi vaksin unsur babinya sudah tidak ada," katanya, didampingi plt Sekda PALI Syahron Nazil, kepala Dinkes Provinsi Sumsel, Lesti Nuraini, Kadinkes PALI, dr Muzakir sejumlah OPD terkait.

Ditambahkan Plt Sekda PALI Syahron Nazil mengatakan bahwa pemberian vaksin MR di PALI sempat terhenti karena adanya informasi bahwa vaksin ini haram.

"Sesuai program nasional, kami sudah laksanakan dan launching, tetapi karena ada polemik maka terhenti sementara sampai ada keputusan dari pihak berkompeten. Dan saat ini keputusan membolehkan pemberian vaksin sudah ada, maka PALI menargetkan 95 persen dalam pemberian vaksin MR," ujar Syahron.

Ditempat sama, Kadinkes Provinsi Sumsel Lesti Nuraini menjelaskan bahwa pemberian vaksin MR ini adalah program nasional. Karena dahulu hanya ada pemberian vaksin Campak, tetapi saat ini dikombinasikan dengan Rubella, karena penyakit ini lebih berbahaya yang bisa menimbulkan kecacatan pada janin.

Namun dengan adanya keraguan terkait halal atau haramnya vaksin tersebut menjadikan kegalauan di tengah-tengah masyarakat.

"Untuk itu kami bawa MUI provinsi ke kabupaten PALI untuk menjelaskan fatwa MUI terkait boleh tidaknya pemberian vaksin MR," kata Lesti.

Kadinkes Sumsel juga memerintahkan Dinkes PALI agar melanjutkan pemberian vaksin MR.

"Masih ada waktu satu bulan lagi untuk mengejar target pemberian vaksin MR. Sebab, target di kabupaten PALI 58 ribu lebih dan sampai saat ini mencapai 30,6 persen. Capaian ini menjadi yang tertinggi dari kabupaten/kota lainnya yang ada di provinsi Sumsel," jelas Lesti. (Tribun Sumsel.com/Ari Wibowo)

Editor: pairat
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved