Berita Palembang

Pemprov Sumsel Alokasi Rp 800 Miliar untuk Membayar Utang Dana Bagi Hasil

Dimana dari besaran yang diajukan tersebut, Rp 800 Miliar dialokasikan untuk membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH)

Pemprov Sumsel Alokasi Rp 800 Miliar untuk Membayar Utang Dana Bagi Hasil
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumsel, Mukhlis 

Laporan wartawan Sripoku.com, rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Di tahun ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengajukan RAPBD Perubahan 2018.

Dimana dari besaran yang diajukan tersebut, Rp 800 Miliar dialokasikan untuk membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumsel.

Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumsel, Mukhlis mengatakan, jumlah tersebut diperuntukan untuk pembayaran DBH Tahun 2018 saja, sementara untuk pembayaran DBH tahun 2017 ditunda tahun depan.

Baca: Curiga Karena Gerak-Gerik Mencurigakan, Petugaskan Berhasil Gagalkan Aksi Curanmor

"Tanggungan hanya di 2017 dan 2018, sedangkan 2016 sudah dilunasi," ujarnya, Minggu (26/8/2018)

Terkait penundaan pembayaran DBH tahun 2017, Mukhlis menjelaskan tujuannya dalam rangka menyakinkan pemerintah kabupaten/kota jika Pemprov Sumsel menjamin pembayaran utang tersebut dapat tepat waktu. Mengingat kas keuangan milik Pemrov Sumsel juga terbatas.

"Besaran utang DBH tahun 2017 sendiri sekitar Rp 752 miliar," katanya.

Baca: Tampilkan Busana Desain Sendiri Seberat 15 Kg, Talent Jember Festival Carnaval Hibur Wong Kito

Walau sudah mengalokasikan dana Rp 800 miliar untuk pembayaran DBH tahun 2018, namun diprediksi belum dapat mencukupi kewajiban hingga akhir tahun. Hal itu karena perhitungan DBH tahun ini diperkirakan sekitar Rp 1,1 triliun. Artinya masih ada minus sekitar Rp 2,1 miliar, nah kekurangan itu juga akan dialokasikan pada APBD 2019.

"Rata-rata kebutuhan pembayaran DBH tahun ini sebesar Rp 90 miliar per bulan. Selain itu DBH di tahun ini sudah dibayar hingga Mei, untuk Juni dan seterusnya akan segera dicairkan kalau kondisi keuangan memungkinkan," ujarnya

Baca: Waktu Tunggu Sampai 20 Tahun, BNI Syariah Tawarkan Tabungan Haji Anak & Responnya Positif

Mukhlis menambahkan, selain utang DBH, di tahun 2019, pihaknya sekaligus berencana melunasi utang kepada rekanan pihak ketiga.

Dimana Pemprov Sumsel sendiri tercatat masih memiliki utang kepada rekanan diluar Pemda untuk masa tahun 2015-2017 lalu dengan besaran sekitar Rp 300 miliar.

Baca: 64 Peserta Lomba Bidar di Tanjung Raja Ogan Ilir Rebut Piala Bupati dan Seekor Sapi

Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin berharap agar pengajuan RAPBD Perubahan 2018 yang sudah diajukan ke DPRD Sumsel dapat segera disetujui.

"Dengan demikian Pemprov Sumsel dapat segera menjalankan serapan anggaran guna kepentingan pembangunan selanjutnya," tutupnya.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved