Berita OKI

Usai Pilkada ASN OKI Diresahkan Isu Mutasi Jabatan.Wakil Ketua DPD JPKP : Itu Hak Prerogatif Bupati

Artinya mutasi pejabat dapat dilakukan meskipun harus secara selektif dan mempedomani ketentuan yang ada seperti UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN

Usai Pilkada ASN OKI Diresahkan Isu Mutasi Jabatan.Wakil Ketua DPD JPKP : Itu Hak Prerogatif Bupati
SRIPOKU.COM/MATBODOK
Sekda OKI H Husin SPd MM memimpin rapat terkait kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) OKI ke depan. 

Menurut sumber yang layak dipercaya oleh wartawan, mutasi pejabat ini memang sedang disusun, sejumlah pejabat yang dinilai tidak loyal dan terindikasi berkinerja buruk akan dievaluasi.

“Ya, memang rencana itu ada. Namun ada prosedurnya dan saat ini sedang ada penyusunan.” katanya yang meminta namanya untuk tidak ditulis di media.

Baca: Ganggu Pejalan Kaki, Petugas Dishub Derek Kendaraan yang Parkir di Bawah Stasiun LRT JSC

Masih kata dia, mutasi tersebut bukan cuma untuk mengisi kekosongan jabatan maupun persiapan untuk pejabat yang memasuki masa pensiun saja, akan tetapi juga dilakukan untuk sejumlah posisi strategis lainnya.

“Ada jabatan yang kosong dan pejabat yang pensiun, namun ada juga yang lainnya.” tukasnya.

Menanggapi Hal tersebut, Sekda OKI H Husin SPd MM didampingi tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan(Baperjakat) Kabupaten OKI diantaranya Asisten Bidang Administrasi Umum, Azhar, Inspektur Inspektorat Endro Suarno SH, dan Kepala BKD OKI Heri Susanto SSos tidak menampik adanya peluang mutasi jabatan yang dilakukan.

Baca: Pertengkaran Antara Kakak Adik Juga Punya Sisi Baik Lho, Ini Alasannya

Namun sekda menegaskan terdapat sejumlah aturan dan ketentuan serta syarat yang harus dipenuhi.

“Mestinya sebagai ASN tidak perlu terpancing dengan isu yang demikian, sebab ada aturan yang sangat ketat, makanya harus meningkatkan daya baca untuk memahami aturan," ujarnya beberapa hari lalu.

Menurut Sekda, ASN harus memahami ketentuan yang ada, kalaupun ada perombakan itupun dilakukan dengan selektif, disebabkan kekosongan jabatan atau karena memasuki masa pensiun dan itu harus mendapatkan persetujuan mendagri.

Baca: Kemenhub Direktorat Perkeretaapian Gelar Talkshow Edukasi Warga Sayang LRT

“Jadi selektif berarti mengacu manajemen ASN, jadi tidak mudah untuk melakukan promosi, mutasi apalagi demosi. Ada tata cara tentang pengisian jabatan, kalau jabatan tinggi pratama, maka ada mekanisme lelang, jika jabatan administrator kita lakukan job fit, minimal wawancara ditingkat baperjakat, dan kami paham betul bapak bupati orang yang taat aturan," jelas Sekda.

Sekda menghimbau kepada para ASN untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sebab hal ini akan berdampak kepada kinerja para ASN di OKI.

Baca: Berhasil Raih Perunggu, Dua Atlet Dayung Indonesia Ini Terkejut Lihat Pedayung Jepang di Posisi 4

Halaman
123
Penulis: Mat Bodok
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help