Teka Teki Calon Wakil Presiden Sudah Terjawab

Alhamdulillah, akhirnya rakyat merasa plong setelah 10 Agustus 2018 batas terakhir KPU membuka pendaftaran calon pasangan presiden terpenuhi.

Teka Teki Calon Wakil Presiden Sudah Terjawab
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Joko Siswanto 

Teka Teki Calon Wakil Presiden Sudah Terjawab
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI/Rektor Unitas PLG
Alhamdulillah, akhirnya rakyat merasa plong dan lega setelah tanggal 10 Agustus 2018 batas terakhir KPU membuka pendaftaran calon pasangan presiden periode 2019-2024.

Sejumlah parpol berkoalisi yang mempunyai kursi di DPR, telah menetapkan dan mengusung pasangan bakal calon presiden masing-masing untuk didaftarkan ke KPU.

Parpol Koalisi Indonesia Kerja yakni PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB sepakat menetapkan Joko Widodo (incumbent) sebagai bakal calon presiden yang berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin (Ketua MUI) sebagai bakal calon wakil presiden.

Di pihak lain, ada penantang incumbent yakni koalisi parpol Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat menetapkan dan mengusung pasangan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden yang berpasangan dengan Sandiaga Salauddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden.

Kekuatan suara parpol Koalisi Indonesia Kerja (6 parpol) sebesar 61,25 % suara atau 338 kursi dan kekuatan koalisi parpol penantang (4 parpol) sebesar 38,75% atau 222 kursi.

Proses penetapan pasangan bakal calon presiden untuk pilpres tahun 2019 kali ini relatif lebih alot, dinamis dan mendebarkan tidak saja bagi kalangan parpol tetapi juga pengamat dan masyarakat politik Indonesia pada umumnya --menyimak setiap saat proses perjalanan dan dinamika penentuan pasangan bakal calon presiden, khususnya untuk menentukan pasangan bakal calon wakil presiden.

Mengapa bisa demikian alot dan dinamis dibandingkan pengusungan pasangan bakal calon presiden pada pilpres-pilpres sebelumnya?.

Siapa saja boleh memberi tafsiran dan analisis terhadap peristiwa politik ini. Menurut penulis, ada beberapa catatan penting bisa dikemukakan di sini yang mungkin bisa sebagai jawaban atas terjadinya kealotan tersebut.

Pertama, ketentuan UU pilpres menyatakan bahwa sejak pilpres 2014 syarat parpol untuk dapat mengusung pasangan calon harus mempunyai suara 25% dari total suara pileg atau 20% kursi di DPR.

Hasil pemilu legislatif 2014 tidak ada satu pun yang bisa memenuhi syarat suara atau kursi tersebut.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help