Berita Muaraenim

Tingkatkan Pemahaman HAM, Pemkab Muaraenim Gelar Sosialisasi Ranham

Untuk meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM), Pemkab Muaraenim menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Tingkatkan Pemahaman HAM, Pemkab Muaraenim Gelar Sosialisasi Ranham
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Pemkab Muaraenim menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Muaraenim di Hotel Griya Serasan Sekundang Muaraenim, Rabu (8/8). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM-- Untuk meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM), Pemkab Muaraenim menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Muaraenim di Hotel Griya Serasan Sekundang Muaraenim, Rabu (8/8/2018).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Muaraenim yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs. Azmirin Zubaidi SE, dihadri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan Sukamta SH,M.H, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Hamzir SH MH, serta pejabat dilingkungan Pemkab Muaraenim.

Menurut Ketua Pelaksana M Zufachri Andri SH MH yang juga menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Muaraenim, bahwa maksud dan tujuan kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM)sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Adapun peserta Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia diikuti oleh 100 orang peserta berasal aparatur pada Perangkat Daerah dan Tenaga Pendidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaraenim.

Sementara itu menurut Bupati Muaraenim yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Azmirin Zubaidi, mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Dari definisi tersebut jelas mengamanatkan kepada kita semua mempunyai kewajiban bersam untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perwujudan Visi Dan Misi Presiden Republik Indonesia yang di tuangkan dalam Nawacita yang memuat Sembilan agenda Prioritas Perubahan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.

Untuk itu Pemerintah menyempurnakan dan melanjutkan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014 dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan inklusivitas kelompok rentan kedalam Satu Rencana Aksi Nasional Yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019.

Masih dikatakan Zubaidi, saat ini Pemerintah sudah mengeluarkan negulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagai bentuk Penghormatan, Penguatan, Penegakan dan Pemenuhan Hak tanggung jawab dari Pemerintah untuk Masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus.

Baca:

Kumpulan Chord Lagu Sholawat Nissa Sabyan Terlengkap, Mulai dari Deen Assalam hingga Ya Maulana

Lintasi Daerah Terakhir di Sumsel, Kirab Obor Asian Games 2018 Disambut Ribuan Warga OKI

Perlindungan khusus kepada kelompok masyarakat rentan termasuk fakir miskin telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Muaraenim dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaraenim Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Gratis, bantuan hukum tersebut di berikan kepada masyarakat miskin yang berdomilisi di Kabupaten Muaraenim.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang Hak Asasi Manusia dalam bentuk pemberian bantuan hukum dilaksanakan tanpa memandang perbedaan manusia atas dasar agama, jenis kelamin, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, politik tertentu dalam mewujudkan keadilan dan persamaan di depan hukum (Equality Before The Law).(*)

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: pairat
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved