Sistem Politik Hukum

Transformasi Hukum Islam ke Sistem Politik Hukum Nasional

Kebutuhan akan sebuah negara, diisyaratkan Rasulullah "Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah satu dari mereka selayaknya jadi pimpinan.

Transformasi Hukum Islam ke Sistem Politik Hukum Nasional
ist
Drs. H. Syarifuddin Ya'cub MHI

Transformasi Hukum Islam ke Sistem Politik Hukum Nasional

Drs. H. Syarifuddin Ya'cub MHI

Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Kebutuhan manusia akan sebuah negara, diisyaratkan Rasulullah SAW dalam Sabda beliau "Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah satu dari mereka selayaknya menjadi pimpinan."

Ibnu Taimiyah menjelaskan, memimpin ummat merupakan kewajiban, dan agama tidak akan tegak kokoh tanpa pemimpin (negara).

Sebab, Allah telah mewajibkan kaum Muslimin untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang setiap kemungkaran.

Ibnu Khaldun mendefinisikan negara adalah masyarakat yang mempunyai wazi' dan mulk (kewibawaan dan kekuasaan) --(Noer 1982, hal..4).

Menurut Aristoteles, maka bentuk negara ada tiga;

1.Negara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, yang kekuasaannya berpusat pada satu tangan dinamakan Monarki dan apabila pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum. Dinamakan Tyranni, apabila pemerintahannya hanya ditujukan untuk kepentingan penguasa itu sendiri.

2. Negara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dalam kelompok kecil dinamakan Aristokrasi apabila pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum, dan dinamakan Oligarki apabila pemerintahnnya hanya ditujukan untuk kepentingan mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan tersebut.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved