Berita Palembang

Stop Penyebaran Informasi dan Berita Hoax, Kominfo Sumsel Bentuk Satgas

Potensi penyebaran berita hoax dan provokatif menjadi prioritas untuk ditekan agar tercipta stabilitas keamanan masyarakat.

Stop Penyebaran Informasi dan Berita Hoax, Kominfo Sumsel Bentuk Satgas
SRIPOKU.COM/ANTON
Ilustrasi cara mengetahui berita hoax. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rangga Erfizal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Demi menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya atau media sosial (medsos), tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penyebaran dari berita hoax.

Menurut Inanda Karina Astari Fatma, Kepala Dinas Kominfo Sumsel, potensi penyebaran berita hoax dan provokatif menjadi prioritas untuk ditekan agar tercipta stabilitas keamanan masyarakat.

Hal ini menjadi dasar dibentuknya satgas pemberantasan hoax.

"Sudah sejak awal tahun ini kami lakukan, konkretnya kami bentuk satuan tugas (satgas Medsos), satgas inilah nantinya yang memantau dan mengklarifikasi jika terjadi berita hoax," beber Inanda saat ditemui di Griya Agung, Kamis (19/7/2018).

Kepala Kominfo Sumatera Selatan, Inanda Karina Astari Fatma, saat ditemui di Griya Agung Palembang, Kamis (19/7/2018).
Kepala Kominfo Sumatera Selatan, Inanda Karina Astari Fatma, saat ditemui di Griya Agung Palembang, Kamis (19/7/2018). (SRIPOKU.COM/WAHYU KURNIAWAN)

Lanjutnya, secara persentase penyebaran hoax tertinggi hanya diangka 10 persen dan itu terjadi pada saat Pilkada kemarin.

"Saat Pilkada kemarin memang cukup tinggi hoax, tentu ada muatan-muatan politisnya. Hanya saja, setelah pilkada angkanya turun," terang Inanda lebih lanjut.

Kominfo Sumsel sendiri bahkan memiliki instrumen tegas guna menekan hoax, berdasarkan Undang-Undang ITE, dimana ketika ada hoax bisa dilaporkan secara resmi dan dapat diproses secara pidana.

"Ada yang ditindaklanjuti ke ranah pidana. Pastinya Kominfo Sumsel selalu mengawasi konten-konten yang negatif," tutupnya.

Sementara itu, UU ITE selama ini kerap menjerat oknum penyebar kebencian karena dianggap melanggar UU yang telah ada.

UU ITE mengatur semua tindak tanduk dalam bermedsos.

Bahkan dalam UU ITE, terdakwa yang terbukti melakukan kesalahan dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

===

Baca: Usai Kalah dari Mitra Kukar, Sriwijaya FC Bakal Didatangi 3 Pemain yang Baru Dipecatnya

Baca: Ingat Lagi Bahaya Pakaian Panjang saat Naik Sepeda Motor

Baca: Prediksi Pemain dan Pertandingan Pusamania Borneo FC vs PS Tira Liga 1 2018

Baca: Jarang Diketahui, Daun Jambu Biji Berguna untuk Kecantikan, Hilangkan Jerawat Hingga Cegah Penuaan

Baca: Tahu Justin Bieber Tak Hapus Tato Wajah Selena Gomez di Lengan, Begini Reaksi Hailey Baldwin

Penulis: Rangga Erfizal
Editor: Ahmad Sadam Husen
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help