Berita Palembang

Tim Advokasi Dodi-Giri Minta Pemilihan Suara Ulang di 2 Tempat, Ternyata Ini Alasannya

Tim advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan pasangan nomor urut 4 menilai pelaksanaan Pilgub Sumsel

Tim Advokasi Dodi-Giri Minta Pemilihan Suara Ulang di 2 Tempat, Ternyata Ini Alasannya
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Tim advokasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Dodi-Giri saat menggelar jumpa pers, Sabtu (14/7/2018) 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Tim advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan pasangan nomor urut 4 menilai pelaksanaan Pilgub Sumsel 27 Juni 2018 lalu cacat hukum. Sehingga harus dibatalkan demi hukum.

Untuk itu Bawaslu Sumsel harus merekomendasikan KPU Sumsel untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Muaraenim dan Kota Palembang.

Menurut Ketua Koordinator tim advokasi Paslongub nomor urut 4, H Darmadi Djufri SH MH, cacat hukum yang mereka temukan sejak awal pleno tim advokasi Dodi - Giri menemukan banyak pelanggaran yang terjadi dalam Pilgub Sumsel.

"Yang paling mendasar dari awal tahapan pelaksanaan Pilkada yakni persoalan DPT yang tidak kunjung final sampai hari pencoblosan," katanya.

Lalu persoalan substansi dimana penyelenggara Pilkada tidak memiliki legalitas. Khususnya untuk PPK Kabupaten Muaraenim dan Kota Palembang.

"KPU Muaraenim dan KPU kota Palembang sudah kami laporkan ke Bawaslu tapi sangat disayangkan laporan kami hingga saat ini belum ditindaklanjuti sehingga patut Bawaslu Sumsel untuk dilaporkan ke DKPP RI," pungkasnya.

Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi SE MSi dan Koordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Sumsel Iin Irwanto ST MM menegaskan akan tidak ada cela untuk dilakukan PSU (Pemilahan Suara Ulang) Pilgub Sumsel 2018.

Junaidi mengatakan berdasarkan laporan tim kuasa hukum Dodi-Giri, ditemukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tidak ada SK tugasnya sebagai penyelenggara dalam Pilgub Sumsel di Muaraenim dan Palembang.

Bawaslu Sumsel pun sudah memanggil KPU Muaraenim dan KPU Palembang. Selanjutnya, proses tersebut akan dikonsultasikan langsung dengan Bawaslu RI.

Halaman
12
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved