Berita Ogan Ilir

Unit Layanan Pelelangan Disoroti KPK, Ini Tanggapan Kepala ULP Ogan Ilir

Pasca kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang menyoroti bobroknya

Unit Layanan Pelelangan Disoroti KPK, Ini Tanggapan Kepala ULP Ogan Ilir
SRIPOKU.COM/BERI SUPRIYADI
Jalan menuju kantor ULP Pemda Kabupaten Ogan Ilir dipenuhi rerumputan dan kondisinya terkesan kurang terawat. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Beri Supriadi

SRIPOKU.COM, INDRALAYA -- Pasca kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang menyoroti bobroknya kinerja di Unit Layanan Pelelangan (ULP) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten OI.

Dimana tim KPK yang berjumlah tiga orang dan diketuai oleh Koordinator Supervisi Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK Adliansyah M Nasution (Coki) menilai bila kantor yang dimiliki ULP bobrok dan layaknya seperti sebuah kandang.

Kemudian juga tim menilai sampai dengan saat ini pihak ULP belum menayangkan tender.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ULP Eddy Demang mengatakan apa yang disarankan oleh pihak KPK tersebut tentu wajar-wajar saja.

Karena, mereka (tim KPK) saat itu sifatnya hanya mengingatkan.

"Tentu kedepannya mengenai apa yang mereka sarankan kepada kita, sesegera mungkin akan kita lakukan pembenahan. Kemudian yang dinilai bobrok itu, hanya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki saja. Melainkan, bukanlah kinerja petugas ULP-nya," kata Eddy Demang, Kamis (12/7).

Ditambahkan Eddy, mereka membandingkan antara ULP Kabupaten OI dengan Surabaya. Lanjutnya, sudah tentu Kabupaten OI merupakan Kabupaten baru bila dibandingkan dengan Surabaya yang jauh lebih berkembang.

"Jadi sarana dan prasarana yang dimiliki ULP Kabupaten kita tidak bisa disamakan dengan Surabaya. Karena, mungkin anda tahu sendiri APBD Kabupaten OI tidaklah besar bila dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya yang ada di Sumsel. Sementara, Kepala ULP sendiri masih diisi oleh pelaksana tugas, dan belum defenitip," jelas Plt Kepala ULP OI.

Kendati begitu, pihaknya berterima kasih atas saran dan masukkan dari pihak KPK yang mengusulkan kedepannya agar ULP OI dilakukan pembenahan. Saat disinggung mengenai pihaknya tidak menayangkan tender. Menurut Eddy Demang, mengenai hal itu pihaknya selama ini terkendala APBD.

"Kita sifatnya hanya mengelola dan melaksanakan tugas. Mengenai hal tersebut pihak ketigalah yang merasa dirugikan. Melainkan bukan kita," bantahnya.

Sementara itu, dijelaskan juga oleh Asisten II Ir H Muhsin Abdullah MT mengatakan, pihaknya sudah menggodok hal tersebut, Pemkab belum akan melelang sebelum terbentuk lembaga baru, untuk kantor akan dianggarkan pada ABT.

“Kita sudah terima rekomendasi dari KPK agar diadakan peningkatan pembangunan gedung. Tujuannya agar nyaman bekerja. Kita buat lembaga baru ULP setara Kabag Eselon IIIA, petunjuknya menunggu LKPP dan Mendagri. Jadi nanti berdasarkan Perbup ada bagian pengadaan barang dan jasa," jelas Muhsin.

Baca: Targetkan Juara Tingkat Dunia, Dua Siswa SMAN Sumsel Terbang ke Seoul

Baca: LIVE STREAMING Indosiar Semifinal Piala AFF U-19, Indonesia Vs Malaysia Jam 19.00 WIB Bisa Lewat HP

Baca: Tim Kuasa Hukum Dodi-Giri Klaim Sengketa Pemilihan Berdasar, 3 Hal Ini Jadi Objek Sengketa

Baca: Video Rara LIDA Sekolah tak Penting Jadi Viral, Ini Pembelaannya hingga Ungkap Fakta Sebenarnya!

Baca: Kerap Terlihat Ramah, Teman Sekelas Meghan Bongkar Perlakuannya 20 Tahun Lalu, Surat Jadi Bukti

Baca: Kerap Terlihat Ramah, Teman Sekelas Meghan Bongkar Perlakuannya 20 Tahun Lalu, Surat Jadi Bukti

Baca: Ada PTS Tak Sehat di Sumsel, Kopertis : Begini Cara Mengeceknya

Baca: Ditinggal ke Ladang, Rumah di Muaraenim Rata Dengan Tanah Hingga Alami Kerugian Segini

Penulis: Beri Supriyadi
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help