Berita Musirawas

Musirawas Targetkan 2020 Bebas Blankspot Area dan Merdeka Sinyal

Rakornas itu sendiri diikuti 26 pemerintah provinsi se Indonesia, meliputi 128 kabupaten dan 4.005 desa yang belum terjangkau sinyal seluler.

Musirawas Targetkan 2020 Bebas Blankspot Area dan Merdeka Sinyal
SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI
Plt Kepala Dinas Kominfo Statistik Kabupaten Musirawas, Muhammad Rozak (dua dari kiri), saat mengikuti Rakornas yang digelar Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi, 8 hingga 11 Juli 2018 di Hotel Royal Kuningan Jakarta. 

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS -- Kabupaten Musirawas komitmen mendukung pemerintah pusat yang memprogramkan "Indonesia Merdeka Sinyal 2020".

Ditargetkan pada tahun 2020 mendatang, daerah ini akan bebas dari blankspot area.

Hal ini dinyatakan Plt Kepala Dinas Komunikasi informatika Statistik (Kominfo) Kabupaten Musirawas, Muhammad Rozak, usai mengikuti rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi, 8-11 Juli 2018 di Hotel Royal Kuningan Jakarta.

Rakornas itu sendiri diikuti 26 pemerintah provinsi se Indonesia, meliputi 128 kabupaten dan 4.005 desa yang belum terjangkau sinyal seluler di Indonesia.

===

Pada Rakornas tersebut, kata Muhammad Rozak, pihaknya kembali menegaskan dengan menyampaikan surat pernyataan dukungan program pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi informasi dan surat pernyataan kesiapan pengelolaan program atas penyediaan lahan untuk pembangunan khususnya BTS di Kabupaten Musirawas.

"Penyampaian komitmen ini sebagai bentuk pemenuhan Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dan pengusulan lokasi BTS oleh Pemda," ujar Muhammad Rozak, Kamis (12/7/2018).

Pada kesempatan itu pula ia menegaskan, Kabupaten Musirawas sangat membutuhkan dukungan dari Kemenkominfo, khususnya BAKTI.

Sehingga Musirawas dapat mendukung "Indonesia Merdeka Sinyal 2020”, sesuai dengan Program Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Sebelum Rakornas ini, pada tahun 2017 lalu pihaknya sudah mengajukan ke Balai Penyedia Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Informasi (BPPPTI) yang kemudian berubah menjadi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi, berupa pembangunan lima desa broadband terpadu (DBT).

Halaman
12
Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Ahmad Sadam Husen
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help