Berita Palembang

7 Advokat Tim Dodi-Giri Ngotot Minta Pemilihan Suara Ulang, Begini Jawaban Tegas Bawaslu Sumsel

Koordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Sumsel Iin Irwanto ST MM menegaskan tidak ada celah untuk dilakukan PSU (Pemilahan Suara Ulang)

7 Advokat Tim Dodi-Giri Ngotot Minta Pemilihan Suara Ulang, Begini Jawaban Tegas Bawaslu Sumsel
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Koordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Sumsel Iin Irwanto ST MM 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Koordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Sumsel Iin Irwanto ST MM menegaskan tidak ada celah untuk dilakukan PSU (Pemilahan Suara Ulang) Pilgub Sumsel 2018.

"Terkait pemberitaan tentang PSU, saya mau menanggapi bahwa untuk pilkada serentak di 9 kab/kota dan provinsi dari proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi tidak ada PSU pasca pemungutan dan tidak dimungkinkan juga dari hasil rekapitulasi yang ditetapkan dalam Pleno KPU kab/kota se Sumsel dan KPU provinsi Sumsel," ungkap Iin Irwanto ST MM, Rabu (11/7/2018).

Menurutnya, PSU bisa dilakukan apabila ada gangguan keamanan dan ada beberapa kondisi atau keadaan yang memungkinkan PSU sebagai mana dibunyikan dalam pasal 112 UU No 10 tahun 2016 juga Pada pasal 59 dan 60 PKPU no 8 tahun 2018.

Yang kedua, kata Iin, PSU bisa terjadi jika ada putusan MK atas permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh peserta pemilihan atau paslon yang ditetapkan KPU kab/kota atau KPU Provinsi. Syarat permohonan yaitu melihat selisih atau perbedaan suara sebagai mana diatur dalam pasal 158 UU 10 tahun 2016.

Sebanyak tujuh orang advokat Tim Paslongub Sumsel nomor urut 4, Dodi Reza Alex - Giri Ramanda, menyerahkan permohonan sengketa tersebut ke Kantor Bawaslu Sumsel, dengan KPU Sumsel sebagai termohon, Selasa (10/7/2018) malam.

Berkas permohonan sengketa ke Bawaslu Sumsel tersebut, diterima bagian pengaduan sekretariat Bawaslu, sekitar pukul 20.10 WIB.

Menurut salah satu Tim Kuasa Hukum khusus sengketa pemilihan Paslon Dodi - Giri, Mualimin Pardi Dahlan SH, pihaknya menempuh upaya sengketa pemilihan ke Bawaslu, sebagai jalan untuk memeriksa ketidakjelasan masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Kemudian pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Palembang dan Muaraenim, yang mencuat saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pada 8 Juli 2018 lalu.

"Dimana pihak KPU Sumsel tidak memberikan penjelasan, sehingga ketidakjelasan inilah yang kami jadikan objek sengketa. Terkait salinan DPT, faktanya memang tidak diberikan kepada saksi.

Halaman
123
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help