Berita OKI

PMMPP Desak Panwaslu agar Merekomendasikan KPU untuk Membatalkan Hasil Pleno Pilgub

massa membawa spanduk dan karton bertuliskan "Meminta Panwaslu segera memanggil KPU OKI merekomendasikan PSU Pilgub Sumsel

PMMPP Desak Panwaslu agar Merekomendasikan KPU untuk Membatalkan Hasil Pleno Pilgub
SRIPOKU.COM/MAT BODOK
Ratusan massa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pilkada (PMMPP) Sumsel melakukan aksi unjukrasa ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten OKI untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). 

Laporan wartawan sripoku.com, Mat Bodok

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG -- Ratusan massa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pilkada (PMMPP) Sumsel melakukan aksi unjukrasa ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jumat (6/7/2018).

Massa mendesak agar Panwaslu OKI merekomendasikan KPU OKI untuk membatalkan hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel).

Pantauan di lapangan, massa membawa spanduk, karton yang diantaranya bertuliskan "Meminta Panwaslu segera memanggil KPU OKI merekomendasikan PSU Pilgub Sumsel dan PSU harus dilakukan".

Koordinator aksi Sahreza didampingi koordinator lapangan Jeki menjelaskan pihaknya menduga ada pelanggaran yang dilakukan KPU OKI secara terstruktur, sistemik dan masif (TSM) yang meliputi dugaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah.

Selain itu, adanya dugaan money politik dalam proses pemilihan Gubernur Sumsel sehingga dalam proses yang diduga bermasalah itu mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang dihasilkan dari proses yang diduga penuh permasalahan.

"Pelanggaran atas dugaan penetapan DPT ini bukan saja terjadi di OKI. Tapi disejumlah kabupaten kota di Sumsel. Ya, aksi ini selain di OKI, juga dilakukan di Palembang dan Banyuasin," jelasnya.

Dia berharap Panwaslu dapat menindaklanjuti temuan ini dengan profesional. Karena KPU segera melakukan Pemungutan suara ulang.

Menyikapi hal itu, Ketua Panwaslu OKI Fahruddin menambahkan atas laporan dari para aksi, pihaknya mengklaim akan mempelajari dulu dugaan pelanggaran dimaksud.

"Ya, kami akan pelajari dulu. Memang kalau dugaan kecurangan itu belum ditemukan. Tapi fakta di lapangan, warga yang miliki e KTP, tapi tidak bisa mencoblos. Tapi akan kita pelajari dulu," jelas Fahruddin.
Terkait PSU Pilgub Sumsel di OKI, masih kata Fahruddin, pihaknya mengklaim telah membentuk posko.

Bagi pemilih yang tidak bisa memilih, silakan melapor. Tapi kenyataannya tidak ada yang melapor.

"PSU itu dapat dilakukan jika ada aturan yang dilanggar. Faktanya, tidak ada warga yang melapor di posko yang kita bentuk," jelas Fahruddin namun apa yang diinginkan para aksi unjukrasa akan dipelajari.

Penulis: Mat Bodok
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help