Potret Money Politics Dalam Pilkada

Pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia, meliputi 17 Provinsi, 39 Kota serta 115 kabupaten baru saja bergulir melewati tahap pencoblosan.

Potret Money Politics Dalam Pilkada
ist
RIO CHANDRA KESUMA, SH., MH., CLA

Oleh : RIO CHANDRA KESUMA, SH., MH., CLA

Praktisi Hukum-Tenaga Ahli DPR RI

Pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia, yang meliputi 17 Provinsi, 39 Kota serta 115 kabupaten baru saja bergulir melewati tahap pencoblosan (pemungutan suara).

Hiruk-pikuk persoalan dan masalah yang timbul pasca pencoblosan seketika muncul dan menghiasi pemberitaan di layar kaca serta media sosial (elekronik) lainnya.

Salah satu persoalan yang cukup mengemuka dan disinyalir cukup massive terjadi ialah terkait dengan persoalan money politic dalam pilkada.

Melihat realitas pelaksanaan pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia menyisakan banyak persoalan dan catatan, aroma money politic masih sangat kental terasa.

Dugaan atau indikasi kuat terjadinya money politic dalam pelaksanaan pilkada serentak kali ini di berbagai wilayah tetap tidak terhindarkan, bahkan secara kasat mata dapat dikatakan memiliki eskalasi yang lebih massive dari pelakasanaan pilkada (serentak) sebelumnya.

Catatan di awal tentu, para stakeholder terkait telah "gagal" dalam mengoptimalisasi pencegahan pelanggaran dan/atau potensi kecurangan (electoral malpractices) dalam pilkada, konkritnya dalam bentuk mengantisipasi serta meminimalisir praktik money politic yang juga banyak terjadi pada pilkada sebelumnya.

Money Politic dalam Pilkada

Salah satu pasien RSUD Muaraenim, Fitrianti (40) warga Desa Karang Raja mengaku sangat kecewa karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2018, Rabu (27/6/2018). Padahal dirinya sudah jauh-jauh hari membawa formulir C6 kwk dan KTP el.
Salah satu pasien RSUD Muaraenim, Fitrianti (40) warga Desa Karang Raja mengaku sangat kecewa karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2018, Rabu (27/6/2018). Padahal dirinya sudah jauh-jauh hari membawa formulir C6 kwk dan KTP el. (SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI)

Melalui tulisan singkat ini, akan dicoba mereview aspek prosedural dan substansial dari money politic itu sendiri yang sejatinya dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yakni dari perspektif hukum pidana dan dari sudut pandang hukum administrasi.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved