Pemilihan Gubernur Sumsel

Penggiat Demokrasi Gugat KPU-Bawaslu, Ini Tuntutannya

KPU Sumsel digugat melalui PTUN Palembang atas lolosnya pasangan Herman Deru - Mawardi Yahya sebagai calon Gubernur Sumsel

Penggiat Demokrasi Gugat KPU-Bawaslu, Ini Tuntutannya
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Herman Hamzah SH advokat dari penggiat demokrasi mendaftarkan gugatan di PTUN Palembang. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- KPU Sumsel digugat melalui PTUN Palembang atas lolosnya pasangan Herman Deru - Mawardi Yahya sebagai calon Gubernur Sumsel yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Sumsel nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 lalu.

Gugatan dilayangkan penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.Hk melalui tim adovokasinya Herman Hamzah SH dan Kgs Bahori SHi, Kamis (7/6) siang.

"Memang benar hari ini kami mewakili klien kami mendaftarkan gugatan ke PTUN Palembang dan terdaftar dengan nomor 39/6/2018/PTUN.PLG," ungkap advokat Herman Hamzah SH.

Dijelaskan, pihaknya menggugat keputusan KPU Sumsel yang dianggap melawan hukum yaitu dengan meloloskan pasangan Herman Deru - Mawardi Yahya sebagai Calon Gubernur Sumsel.

"Kita melihat ada persyaratan yang tidak terpenuhi sesuai Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Substansinya yang mana? Biar nanti kita sama-sama kita ikuti proses selanjutnya. Biarlah kita serahkan kepada proses hukum," kata Herman.

Selain KPU Sumsel, turut juga digugat adalah Bawaslu Sumsel. Dari berkas yang diperlihatkan kepada awak media, terlihat pendaftaran telah diterima dan ditandatangani Panitera Muda Perkara atas nama Husnuddin SH.

Dihubungi terpisah, RM Ishak selaku penggugat membenarkan dirinya melayangkan gugatan tersebut demi memperoleh keadilan hukum.

"Saya melihat keputusan KPU tersebut salah, ada berkas pencalonan HDMY yang jelas-jelas melanggar aturan, tapi kok kenapa diloloskan? Harusnya pasangan ini didiskualisifikasi. Saya hanya ingin aturan dapat ditegakkan semaksimal mungkin," ujar Ishak.

Selain menggugat melalui PTUN, Ishak juga akan melaporkan komisioner KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggapnya telah bekerja tidak profesional dan melanggar kode etik.

Sementara Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi SDM dan Parmas A Naafi SH MKn yang dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi adanya gugatan tersebut.

"Kalau gugatan itu didaftarkan akan di PTUN tentu kita akan mandapat panggilan nantinya. Namun sampai sekarang ini belum. Tentu kita akan persiapkan dokumen apa yang dipermasalahkan pengadu. Sebagai terlapor punya hak beri alasan hukum. Mudah-mudahan bisa diterima majelis hakim," kata Naafi.

Kuasa Hukum HDMY, Dhaby K Gumayra mengaku belum tahu, dan menilai hal ini hanya untuk mengganggu konsentrasi pencalonan kliennya.

"Kita belum tahu. Tapi kalau itu gugatan ke KPU berarti kami posisi (tergugat) intervensi. Menurut kami nggak ngaruh. Sia-sia saja hanya untuk mengganggu konsentrasi pencalonan klien kami. Ini juga kan segala kebijakan upaya hukumnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan," kata Dhaby. 

Baca: Digugat Anak Kandung Rp 1,6 Miliar, Respon Ibu Ini Bikin Haru, Bupati Purwakarta Pasang Badan

Baca: Heboh Wajah Roy Kiyoshi Saat Foto Bareng Femmy Permatasari, Editannya Bikin Ngeri Lancip

Baca: Kasir Ditipu dengan Modus Suami Istri, Minimarket Rugi Ratusan Juta 

Baca: Dulu Hidup Susah, Nia Ramadhani Ungkap Cara Bisa Menjadi Menantu Konglomerat Bergelimang Harta

Baca: Pria Ini 4 Tahun Mengurus Sekolah Sendirian, Jadi Kepala Sekolah, Hingga Wali Kelas, Ini Kisahnya

Baca: Ditlantas Polda Sumsel Catat Ada 155 Titik Rawan, Palembang Banyak Jalan Berlubang

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Reigan Riangga
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help