Berita Palembang

Banyak Warga Palembang Senang Terbebaskan Pajak PBB

Kami mau menanyakan benarkah tahun ini bagi wajib pajak yang ketetapannya di bawah Rp 100 ribu dibebaskan alias tidak bayar.

Banyak Warga Palembang Senang Terbebaskan Pajak PBB
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, H Shinta Raharja SH SE 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Tahun ini banyak warga Kota Palembang yang ketetapan PBB untuk tagihan SPPT di bawah Rp 100 ribu terbebaskan kewajibannya.

"Kami mau menanyakan benarkah tahun ini bagi wajib pajak yang ketetapannya di bawah Rp 100 ribu dibebaskan alias tidak bayar. Mohon penjelasannya," tanya Wawan, salah seorang pembaca Sripoku.com.

Menurut Wawan, setidaknya mereka senang karena kebijakan pemerintah ini dirasakan bagi warga yang ekonomi menengah ke bawah.

Baca: Banyak Reklame Tergusur Proyek Pembangunan, Capaian PAD Reklame Palembang 102,89 Persen

"Secara logika saja yang pajak PBBnya di bawah Rp 100 ribu tentunya seperti kita yang menengah ke bawah. Tentu ini akan membantu, setidaknya mengurangai pengeluaran kita," ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang H Shinta Raharja SH SE yang dikonfirmasi membenarkan adanya Peraturan Walikota.

"Berdasarkan Perwali Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang pembebasan PBB (pajak bumi dan bangunan) perkotaan atas objek pajak dengan ketetapan PBB untuk tagihan SPPT sampai dengan Rp 100 ribu," jelas Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang H Shinta Raharja SH SE, Kamis (24/5/2018).

Baca: Bank Milik Pemkot Palembang Ini Targetkan Berikan Bantuan Pinjaman 4 Ribu UMKM

Seperti diketahui setiap tahun, masyarakat yang masuk golongan Wajib Pajak (WP) karena mempunyai properti (baik tanah, rumah, atau ruko) akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB ialah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB merupakan pajak bersifat kebendaan, secara umum besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help