Berita Prabumulih

Soal Pelantikan Pejabat Eselon, Penjabat Walikota Prabumulih Dinilai Lakukan Pembohongan Publik

Mutasi yang dilakukan Penjabat Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi terhadap puluhan pejabat eselon II, III dan IV menuai protes.

Soal Pelantikan Pejabat Eselon, Penjabat Walikota Prabumulih Dinilai Lakukan Pembohongan Publik
TRIBUN SUMSEL.COM/EDISON
Puluhan pejabat Pemkot Prabumulih yang dilantik di gedung kesenian rumah dinas walikota Prabumulih, pada Rabu (16/5/2018) lalu. 

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Mutasi yang dilakukan Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi terhadap puluhan pejabat eselon II, III dan IV ternyata sedikit menuai protes dari para pegawai yang dicopot dari jabatan.

Para pejabat yang dilengserkan menilai pelantikan itu bohong besar jika dikatakan 99 persen merupakan rolling disebabkan hampir 50 persen pejabat dinonjobkan atau dibangkupanjangkan.

"Dalam sambutan disampaikan 99 persen mutasi dilakukan hanya rolling, itu pembohongan publik, membohongi dan membodohi masyarakat karena hampir 50 persen pejabat dinonjobkan atau dibangkupanjangkan," ungkap Drs H Muhammad Ali MSi kepada Tribunsumsel.com, Kamis (17/5/2018).

Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Program Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKKBPPPA) Pemkot Prabumulih itu mengatakan, pejabat eselon II diberhentikan ada dua dan pejabat eselon III sebanyak 7 orang serta puluhan pejabat eselon IV.

"Mau dikemanakan kota Prabumulih ini dengan pemimpin yang bohong ini, kemudian saya pertanyakan lagi dia (Pj Walikota-red) tahu tidak tentang edaran mendagri nomor 821 (tentang pergantian pejabat di daerah menyelenggarakan pilkada) itu, kami mempertanyakan kepatuhan terhadap itu bagaimana," katanya.

Selain itu, Ali juga mempertanyakan apa alasan pihaknya dinonjobkan, disebabkan kinerja selama bekerja cukup baik.

"DP3 saya bagus, capaian kinerja 2017 itu 97 persen. Tidak ada alasan kalau terkait koordinasi, karena begitu masuk langsung menghadap tapi sampai dua hari antri tidak ada kesempatan menghadap (Pj walikota). Jadi kebohongan-kebohongan ini perlu saya klarifikasi," bebernya.

Lebih lanjut Ali menegaskan, dirinya selaku PNS dan pejabat yang diangkat resmi serta sah oleh pejabat lama bukan tidak terima dinonjobkan tetapi mempertanyakan hak karena jabatan adalah amanah, namun dalam pencopotan harus ada prosedur karena menyangkut karir.

"Untuk itu saya mengkonter pernyataan dia di beberapa media jika mutasi itu 99 persen rolling biasa, itu bohong besar," tegasnya.

Pria yang 12 tahun bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Prabumulih itu menuturkan, untuk mutasi eselon II dan III itu harus persetujuan KASN karena didektum tidak ada izin sehingga tidak sah.

Halaman
12
Penulis: wartawan
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved