Pemilihan Walikota Pagaralam

Maraknya Isu Aksi Money Politik di Pagaralam, Ini Kata Bawaslu Provinsi Sumsel

Maraknya beredar isu Money Politik (Politik Uang) yang santer terdengar di Kota Pagaralam membuat pihak Bawaslu Provinsi Sumsel

Maraknya Isu Aksi Money Politik di Pagaralam, Ini Kata Bawaslu Provinsi Sumsel
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua Bawaslu Sumsel A Junaidi SE MSi 

Laporan wartawan Sripoku.com, Wawan Septiawan 

SRIPOKU.COM, PAGARALAM -- Maraknya beredar isu Money Politik (Politik Uang) yang santer terdengar di Kota Pagaralam membuat pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) angkat bicara. Pasalnya, isu politik uang ini menjadi pembicaraan hangat masyarakat di Kota Pagaralam.

"Sebenarnya isu politik uang ini bukan saja terjadi di Kota Pagaralam, namun hampir semua daerah yang akan melaksanakan Pilkada baik di Sumsel maupun daerah lain," ujarnya.

Untuk itu, hal ini perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat diminta cepat mengadu bila menemukan ada dugaan money politic karena hal ini susah untuk dibuktikan.

Baca: Meski Dilanggar, Aturan Pemasangan APK di Kota Pagaralam Banci Karena Tak Ada Sanksi

Sulitnya memberantas politik uang menurut Junaidi, disebabkan oleh sistem Pemilu menetapkan bahwa laporan tentang money politik dapat diteruskan ke pengadilan bila memenuhi empat syarat penting yaitu penerima, pemberi, saksi, dan alat bukti.

"Selain itu jika ingin melapor maka masyarakat harus menyerahkan alat bukti yaitu rekaman vidoa atau foto. Selain itu pelapor harus menyerahkan KTP dan alamat. Jika Satu saja syarat itu tidak ada, pengaduan tidak dapat diproses," tegasnya.

Bawaslu membenarkan jika selama tahapan Pilkada Serentak 2018 baik itu Pilgub Sumsel maupun Pilwako Kota Pagaralam banyak terjadi pelanggaran. Pawaslu Kabupaten/Kota menerima banyak laoporan terkait pelanggaran pra Pilkada.

Baca: Tetap Siaga Aksi Teror, Polres Pagaralam Masih Fokus Pada Pengamanan Pilkada 

Namun, dari sekian banyak laporan yang masul tidak ada yang sampai ke penindakan. Pasalnya laporannya hanya hanya sebatas laporan tanpa mememuhi unsur laporan yang ditentukan.

"Laporan bisa ditindak apabila ada pelapor, yang terlapor, identitas lengkap pelapor serta dikuatkan oleh saksi dan barang bukti," jelas Junaidi. 

Penulis: Wawan Septiawan
Editor: Reigan Riangga
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help