Berita Muaraenim

Hanya 30 Persen Desa yang Bayar, Kades di Muaraenim Ini Akui Kesulitan Bayar BPJS Kesehatan

Dari 245 Desa yang ada di Kabupaten Muaraenim, ternyata hanya sekitar 30 persen Desa yang sudah membayar BPJS Kesehatan

Hanya 30 Persen Desa yang Bayar, Kades di Muaraenim Ini Akui Kesulitan Bayar BPJS Kesehatan
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muaraenim bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat evaluasi bersama di gedung Lima Putri Muaraenim, Selasa (8/5). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM-- Dari 245 Desa yang ada di Kabupaten Muaraenim, ternyata hanya sekitar 30 persen Desa yang sudah membayar BPJS Kesehatan.

Ternyata penyebabnya bukan Desa tidak mau membayar tetapi karena kesulitan membayar menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi).

"Banyak yang datang ke BPJS Kesehatan ingin bayar, tetapi sulit harus melalui Billing dulu, mengapa tidak bisa bayar langsung saja seperti BPJS Ketenagakerjaan," ujar Kades Segayam Amirudin.

Menurut Amirudin, bahwa sebenarnya semua perangkat desa patuh terhadap aturan membayar premi tersebut, namun ketika beberapa kali datang ke kantor BPJS Kesehatan dan harus ada Billing, membuat kami malas membayarnya.

Baca:

100 Hari Jelang Gelaran Asian Games 2018, OCA Tinjau Kesiapan Infrastruktur JSC

Tak Terima Jadi Korban Penganiayaan, Fedri Datangi Polresta Palembang

"Kami beberapa kali datang tetapi mau bayar saja sulit," ujarnya. Hal senada juga dikatakan oleh Kades Suban Jeriji Sardeni, bahwa ditempatnya masih kesulitan sinyal (HP) serta cukup jauh dari kota.

Dan meminta BPJS Kesehatan memberikan kemudahan kepada kami untuk membayarnya sehingga tidak harus berulang-ulang hanya untuk membayar uang tersebut.

Ketika dikonfirmasi ke Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Muaraenim Lydia Syuranti, membenarkan jika ingin membayar premi harus membuat user id untuk pembuatan Billing BPJS Kesehatan melalui Sistem Informasi PNBP Online (Simponi).

Setelah keluar, baru bisa membayar dan itu bukan ke BPJS kesehatan, tetapi ke kas negara karena perangkat desa bukan pengawai pemerintah non PNS. Aplikasi ini langsung dari Kementrian Keuangan bukan oleh BPJS Kesehatan.

Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan  Nolly Noer Amien, bahwa untuk BPJS Ketenagakerjaan tidak ada masalah dan aman. Bahkan pihaknya menawarkan Program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk perangkat desa, yang sebelumnya belum tercover.

Halaman
12
Penulis: Ardani Zuhri
Editor: pairat
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved