Berita Palembang

Maksimalkan Fungsi Kelembagaan, DPD RI Ajak Daerah Kaji Format Ideal

Guna mencapai kesepahaman atas pelaksanaan wewenang dan tugas kelembagaan DPD, para senator mengajak dialog dengan daerah untuk mengkaji

Maksimalkan Fungsi Kelembagaan, DPD RI Ajak Daerah Kaji Format Ideal
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI I Wayan Gede Pasek Suardika SH MH menyerahkan cenderamata kepada Dekan FH Unsri DR Febrian SH MS. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Guna mencapai kesepahaman atas pelaksanaan wewenang dan tugas kelembagaan DPD, para senator mengajak dialog dengan daerah untuk mengkaji menemukan format yang ideal atas pelaksanaan wewenang dan tugas kelembagaan DPD yang baru ini.

"Kami juga berharap adanya kontribusi dari kalangan akademisi untuk menemukan format yang baik bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah. Kami berharap melalui kegiatan diskusi kali ini dapat menunjang bagi terciptanya sebuah gagasan mekanisme yang baik sebagai bentuk solusi atas pelaksanaan penambahan kewenangan DPD, dengan demikian DPD dapat memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan daerah," ungkap Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI I Wayan Gede Pasek Suardika SH MH.

Sebanyak 50 mahasiswa, dosen para akademisi mengikuti focus group discussion penguatan fungsi legislasi DPD RI melalui perguruan tinggi dalam rangka aktualisasi wewenang dan tugas DPD RI
(Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah) di Kantor Sekretariat Jenderal DPD RI Provinsi Sumsel, Senin (30/4/2018).

Baca:

Amalan Nisfu Syaban Malam Ini, Ustadz Abdul Somad:2 Orang ini Justru tak Diampuni Dosanya

Noer Ramadhan Atlet Pencak Silat Muda Dengan Segudang Prestasi Simak Aksinya

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI I Wayan Gede Pasek Suardika SH MH.
Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI I Wayan Gede Pasek Suardika SH MH. (SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ)

Pasek yang merupakan senator asal Bali mengatakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) sebagai lembaga yang kehadirannya merupakan salah satu “buah” dari orde reformasi tentunya telah membawa satu harapan baru, terutama dalam kerangka mensinergikan pelaksanaan hubungan pusat-daerah.

Sistem pemerintahan yang desentralistik tentunya memberi konsekuensi pada kebutuhan sebuah lembaga yang
dapat berfungsi untuk mewakili setiap kepentingan, baik itu kepentingan masyarakatnya maupun kepentingan daerah sebagai entitas pemerintahan yang diberikan kewenangan secara otonom.

Dalam hal ini DPD dapat berfungsi sebagai  penyeimbang antara kepentingan politik dan kepentingan teritorial. Dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, DPD mencoba untuk memetakan rumitnya persoalan yang terkait denganpembangunan hukum pusat-daerah, hal ini tentunya dapat dimaklumi karena terlalu lamanya bangsa ini dalam naungan sistem pemerintahan yang sentarlistik.

Halaman
123
Editor: pairat
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved