Tenaga Kerja Asing

Menyoal Tenaga Kerja Asing dan Dampaknya untuk Indonesia

Topik mengenai TKA marak diperbincangkan belakangan ini. Pemerintah menilai perizinan TKA perlu dipermudah untuk meningkatkan investasi,

Menyoal Tenaga Kerja Asing dan Dampaknya untuk Indonesia
SRIPOKU.COM/ZAINI
Ilustrasi - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se Kota Palembang menggelar aksi demo di Kantor Gubenur Sumsel di Jalan Kapten A Rivai Palembang, Selasa (18/4/2017). Mereka membawa poster dan spanduk bertuliskan penolakan terhadap tenaga kerja asing (TKA). 

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Topik mengenai tenaga kerja asing (TKA) marak diperbincangkan belakangan ini. Pemerintah menilai perizinan TKA perlu dipermudah untuk meningkatkan investasi, sementara pihak lain memandang kemudahan tersebut terkesan tidak berpihak pada tenaga kerja dalam negeri.

Berita Lainnya:  Komisi V Sayangkan Kecolongan Masuknya Tenaga Kerja Asing Bermasalah ke Sumsel

Menjawab pro dan kontra tersebut, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan apa latar belakang pemerintah mempermudah perizinan bagi TKA. Kemudahan yang dimaksud tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Aturan ini ditandatangani Presiden Joko Widodo 26 Maret 2018, kemudian diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret. Perpres ini sekaligus menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat era Presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Secara garis besar, tujuan Perpres 20/2018 untuk penciptaan lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi," kata Hanif dalam sebuah diskusi di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2018).

Hanif mengungkapkan, penciptaan lapangan kerja perlu didorong dari peningkatan investasi, seperti arahan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Investasi dibutuhkan lantaran APBN terbatas dan tidak cukup hanya dari anggaran negara untuk menciptakan lapangan kerja.

Perpres 20/2018 merupakan satu dari sekian upaya pemerintah mempermudah investasi di Indonesia. Dalam Perpres ini, diatur seputar percepatan prosedur izin bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia.

"Penyederhanaan perizinan ini tidak berarti menghilangkan syarat-syarat kualitatif untuk TKA. Syarat-syarat itu tetap ada, bahkan jadi lebih baik dalam Perpres yang baru ini," tutur Hanif.

Secara spesifik, Hanif mengumpamakan Perpres Penggunaan TKA layaknya seseorang yang hendak membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Pada dasarnya, seseorang bisa mendapatkan SIM jika sudah cukup umur dan bisa menyetir kendaraan dengan baik.

Jika syarat yang dimaksud sudah terpenuhi, maka mengurus pembuatan SIM seharusnya tidak perlu memakan waktu bulanan, mingguan, atau beberapa hari. Jika bisa rampung dalam satu jam atau lebih cepat, maka tidak perlu menunggu lama.

Halaman
123
Editor: Bedjo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help