PP 48 Melarang Pejabat di Daerah Mengangkat Tenaga Guru Honorer, Ini Akibatnya

“Kami takut sekarang kalau mengangkat guru honorer, khawatir kami nanti dipermasalahkan secara hukum,” katanya.

PP 48 Melarang Pejabat di Daerah Mengangkat Tenaga Guru Honorer, Ini Akibatnya
SRIPOKU.COM/RANGGA ERFIZAL
Anggota Komite 3 DPD RI saat melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Sumsel, Senin (16/4) 

Sementara, Kabid SMA Disdik Sumsel Bony Syafrian mengungkapkan sejauh ini pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengatasi kekurangan tenaga guru karena dilarang pemerintah pusat untuk merekrut tenaga guru honorer.

“Kami takut sekarang kalau mengangkat guru honorer, khawatir kami nanti dipermasalahkan secara hukum,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Bony, Disdik Sumsel mampu mengatasi kekurangan tenaga guru dengan cara merekrut tenaga honorer.

Banyak lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta yang siap mengisi lowongan tenaga guru honorer.

“Tapi karena dilarang pemerintah pusat. Yah akhirnya sekarang konsekuensinya banyak sekolah yang kekurangan guru. Akibatnya banyak siswa tidak mendapatkan pengajaran dengan ideal sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Untuk diketahui, PP Nomor 48 adalah PP yang mengatur sanksi kepada pejabat di daerah yang menggunakan kewenangan di luar ketentuan yang dapat merubah alokasi penggunaan dana keuangan negara. (mg2)

Penulis: Rangga Erfizal
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help