Mahalnya Biaya Pilkada, Bupati 30 Miliar Gubernur Ratusan

Wakil Ketua KPK RI, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan mengatakan, mahalnya biaya pengeluaran Pilkada yang harus dikembalikan calon kepala daerah

Mahalnya Biaya Pilkada, Bupati 30 Miliar Gubernur Ratusan
Internet
Ilustrasi - Koruptor. 

SRIPOKU.COM , PALEMBANG - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan mengatakan, mahalnya biaya pengeluaran Pilkada yang harus dikembalikan calon kepala daerah, kerap menjeratnya untuk melakukan tindakan korupsi saat menjabat.

Berita Lainnya:  Dalam Pilkada, KPK Awasi Ketat Pergerakan Petahana Karena Modus Ini

Dia mengatakan, ada beberapa celah kepala daerah melakukan korupsi. Antara lain biaya pilkada yang mahal. "Untuk menjadi kepala Kabupaten/kota bisa menghabiskan uang Rp 20 sampai Rp 30 miliar. Untuk jadi kepala daerah tingkat Gubernur bisa menghabiskan uang sampai ratusan miliar," kata Basaria Panjaitan.

Padahal dari hasil LHKPN calon kepala daerah memiliki kekayaan rata-rata Rp 8 M sampai Rp 82 M. Jadi kalau uang dibutuhkan untuk jadi kepala daerah kabupaten/kota Rp 20 M sampai Rp 30 miliar.

"Sedangkan harta kekayaan bapak dan ibu sekitar Rp 8 M hingga Rp 9 M. Modus yang dilakukan adalah dengan cara ijon. Dengan minta uang dimuka kepada yang mau memberi bantuan saat pilkada. Ada juga para petahana sudah mengambil lebih dulu," katanya.

Modus kedua adalah mahar politik. Ini sulit dibuktikan tapi itu ada. Ketiga adalah dinasti politik. Ada suatu daerah ayahnya 2 periode, kemudian anaknya calon kepala daerah. Adiknya dan sasudaranya mencalonkan diri di DPRD.

"Menurut KPK politik dinasti ada indikasi untuk penguasaan daerah. Itu sebabnya itu menjadi atensi dari KPK," ujarnya.

Basariah mengungkapkan, bicara money politik, segala cara memberikan uang di pilkada atau serangan fajar, pihaknya percayakan ke Kapolda jangan sampai terjadi. Karena kalau ada serangan fajar itu bukan ranah KPK.

"Jangan sampai ada penyidikan. Kalau sudah terjadi penyidikan, percuma disesali. KPU dan Bawaslu punya peran besar jangan sampai terjadi kecurangan," imbaunya.

Menurutnya, seharusnya rekrutmen untuk kepala daerah benar benar selektif. Jangan sampai, parpol jadi sumber cari pangkat. Kader parpol bagaimana bisa diberikan pengarahan bagaimana harusnya mencalonkan kepala daerah adalah kader yang terbaik.

"Supaya kepala daerah tidak punya uang, niatnya bagus, idenya bagus. Bisa jadi kepala daerah. Andai semua itu bisa dibiayai negara, korupsi itu tidak terjadi. Kita harus mendidik masyarakat supaya pandai dan bijak dalam memilih," terangnya.

Basaria Panjaitan mengingatkan, 39 paslon yang ikut di Pilkada Sumsel agar jika nanti terpilih sebagai kepala daerah, tidak masuk ranah tindak pidana korupsi supaya terwujud pilkada yang berintegritas.

Dijelaskannya, niat yang baik ini, tugas dari KPK supaya tidak terjadi kejahatan seperti rumus kejahatan N plus K (Niat dan Kesempatan). Niat yang baik yang diperbuat, jangan sampai ada kejahatan kalau ada kesempatan.

"Bapak dan ibu nanti diberikan kewenangan. Bapak dan ibu nanti akan mengelolah uang yang banyak. Apalagi Sumsel kekayaannya luar biasa. Jangan sampai kesempatan ini dibuat negatif dalam kewenangan, atau mengambil uang negara untuk kejahatan. Sebab nanti jadi kejahatan yang jadi urusan pak Kapolda, Kejati dan KPK. Harus dipelihara niat yang baik, kesempatan digunakan untuk kewenangan yang baik. Untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.(fiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Bedjo
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved