Meningkatkan Kapasitas Perempuan Pengusaha dalam Pengadaan Pemerintah di Era Digital

Peluang semakin terbuka karena di era digital ini, makin banyak pengadaan dilakukan secara elektronik (e-procurement).

Meningkatkan Kapasitas Perempuan Pengusaha dalam Pengadaan Pemerintah di Era Digital
DOk Bunga Manggiasih
Kiri-kanan: Ketua IWAPI Dyah Anita Prihapsari, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu, Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz. 

(Jakarta, 27 Maret 2018) Peningkatan kapasitas perempuan pengusaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kunci untuk memberdayakan mereka agar dapat mengakses potensi dalam pengadaan publik.

Terlebih, peluang semakin terbuka karena di era digital ini, makin banyak pengadaan dilakukan secara elektronik (e-procurement).

Untuk itu, Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) bekerjasama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) telah melakukan serangkaian pelatihan penguatan kapasitas untuk pengusaha perempuan dalam mengakses pengadaan publik.

Pelatihan ini adalah tindak lanjut Survei Penyedia Berbasis Gender yang telah dilakukan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan MCA-Indonesia sebagai bagian dari Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia.

Survei tersebut menemukan sejumlah hambatan berbasis gender dihadapi perusahaan milik perempuan saat berpartisipasi dalam pengadaan publik.

Dalam hal layanan keuangan, 62% dari perusahaan milik laki-laki yang pernah ikut tender pemerintah pernah mengajukan pinjaman dari bank, namun hanya sekitar 50% perusahaan milik perempuan yang melakukannya.

Perusahaan milik perempuanpun menilai diri dua kali lebih tidak mampu memenuhi persyaratan pinjaman dari bank dibanding perusahaan milik laki-laki.

Riset ini juga mengidentifikasi terbatasnya pengetahuan tentang peraturan pengadaan, terutama mengenai kebijakan yang memungkinkan perusahaan kecil menjadi penyedia dalam pengadaan bernilai di bawah Rp 2,5 miliar.

“Kesenjangan ini jika tidak diatasi akan menyebabkan rendahnya partisipasi pengusaha perempuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah."

"Sedangkan minat pengusaha perempuan untuk berpartisipasi sebetulnya sangat tinggi,” ujar Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia, Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz.

Halaman
123
Editor: Sudarwan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved