Bupati OKU Timur Wajibkan Pejabat Eselon II dan III Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat

Bupati OKU Timur Wajibkan Pejabat Eselon II dan III Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
SRIPOKU.COM/EVAN HENDRA
Bupati OKU Timur HM Kholid MD memberikan sambutan dalam bimbingan teknis laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara elektronik (E-LHKPN), Rabu (14/3/2018). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Evan Hendra

SRIPOKU.COM, MARTAPURA - Seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur wajib melaporkan harta kekayaan yang ada kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Instruksi tersebut sesuai dengan peraturan bupati (Perbup) nomor 63 tahun 2017 yang diundangkan pada berita daerah pada tanggal 29 Agustus 2017 lalu.

Baca: Bupati OKU Timur Ancam Pecat PNS, Jika Terlibat Politik Praktis!

Petani di OKU Timur Pilih Jual Gabah Ketimbang sudah Jadi Beras, Ini Sebabnya

Hal ini disampaikan Bupati OKU Timur HM Kholid MD saat menghadiri sekaligus membuka Bimbingan Teknis Laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara elektronik (E-LHKPN) di Aula Bina Praja, Rabu (14/03/2018).

Acara tersebut dihadiri Sekda OKU Timur Idrus, Spesialis e-LHKPN dari KPK RI Dian Widiarti, serta sejumlah asisten kepala OPD dan camat.

Baca: Membanggakan, Burung Love Bird Pagaralam Rebut Piala Presiden dan Kalahkan Burung Seharga Rp 1 M

Rumah Warga Pagaralam ini Nyaris Terbawa Longsor, Ini Videonya

"Penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat suatu posisi jabatan tertentu yaitu sebagai penyelenggara negara.

Hal itu sesuai dengan UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi," HM Kholid.

Bupati OKU Timur HM Kholid MD memberikan sambutan dalam bimbingan teknis laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara elektronik (E-LHKPN), Rabu (14/3/2018).
Bupati OKU Timur HM Kholid MD memberikan sambutan dalam bimbingan teknis laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara elektronik (E-LHKPN), Rabu (14/3/2018). (SRIPOKU.COM/EVAN HENDRA)

Adapun tujuan dari laporan harta kekayaan pejabat negara tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sehingga dalam mengemban amanah jabatan memiliki instrumen transparansi dan manajemen.

Selain itu juga bertujuan sebagai instrumen pengawasan selama menjabat dan akuntabilitas saat jabatan berakhir.

Penulis: Evan Hendra
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved