Cegah Petugas Pajak Curang dan Merugikan Negara, Kanwil DJP Sumsel Babel Deklarasikan ZI

Hal ini juga dilakukan untuk menjaga netralitas dan menghindarkan petugas pajak dari berlaku curang atau merugikan negara.

Cegah Petugas Pajak Curang dan Merugikan Negara, Kanwil DJP Sumsel Babel Deklarasikan ZI
SRIPOKU.COM/SITI OLISA
Suasana deklarasi Zona Integrasi di Aula Kanwil DJP Sumsel Babel di Jl Tasik Kambang Iwak, Palembang (13/3). 

Laporan wartawan sriwijaya post, Siti Olisa

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel Babel) mencanangkan zona integrasi (ZI) di Aula Kanwil DJP Sumsel Babel di Jl Tasik Kambang Iwak, Palembang (13/3).

Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel M. Ismiransyah M Zein, usai Deklarasi Zona Ontegrasi, mengatakan untuk mendukung deklarasi ini, pihaknya meminimalisir intensitas bertemu langsung dengan wajib pajak.

Hal ini juga dilakukan untuk menjaga netralitas dan menghindarkan petugas pajak untuk berlaku curang atau merugikan negara.

"Upaya yang dilakukan untuk meminimaliris bertemu dengan wajib pajak dilakukan dengan menyediakan layanan online dan menerapkan sistem satu pintu untuk pemberkasan. Tapi untuk melakukan konsultasi pajak, petugas pajak mau tidak mau harus bertemu dengan wajib pajak, dan untuk ini kami sudah menyiapkan ruangan khusus juga," ujar

ZI mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkunhan instansi pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian ZI Menuju WBK Peraturan Menteri Penberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkunhan Instansi Pemerintah.

Plh Kepala Bidang P2Humas DJP Sumsel Babel, Nielson Samosir, mengatakan, pencananangan ZI yang disaksikan oleh Ombudsman, Perwakilan Kementerian Keuanhan Sumsel, IKPI, AKP2I, dan perwakilan perguruan tinggi.

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan piagam ZI oleh Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel M. Ismiransyah M Zein serta para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya yang berada di Kota Palembang serta para pejabat Eselon III di lingkunhan Kanwil DJP Sumsel Babel.

Pencanangan ini dirasa sangat penting, tidak hanya supaya bisa memperkokoh integritas yang sudah berjalan selama ini, namun diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tugas utamanya adalah mengawal sumber penerimaan APBN ini.

Sehinga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena merasa yakin bahwa uang pajak yang mereka bayarkan ke negara tidak disalahgunakan.(cr5)

Penulis: Siti Olisa
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help