Pasca Asian Games, Pengelolaan LRT Sumsel tak Lagi Andalkan APBN

Yang terpenting, target kita paling tidak sudah bisa memberikan kesimpulan tentang badan pengelola LRT sendiri bentuknya seperti apa.

Penulis: Rahmaliyah | Editor: Sudarwan
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Terminal LRT yang berdampingan dengan Jembatan Ampera Palembang. 

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H Nasrun Umar mengungkapkan bahwa setelah pelaksanaan Asian Games 2018, pengelolaan Light Rail Transit (LRT) Sumsel akan diupayakan tidak lagi mengandalkan subsidi melalui APBN.

Melainkan akan dibentuk badan usaha pengelolanya.

Menurut Nasrun Umar, saat ini sudah dibentuk 4 tim pelaksana yang akan mengerjakan terkait pengelolaan LRT.

Pertama tim inventarisasi aset, tim bisnis plan, tim kelembagaan, dan tim intergrasi antar moda transportasi.

Tim tersebut akan segera mulai bekerja dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Dirjen Perkeretaapian.

"Yang terpenting, target kita paling tidak sudah bisa memberikan kesimpulan tentang badan pengelola LRT sendiri bentuknya seperti apa.

Penekanan saya, pengelolaan LRT Sumsel pada saatnya nanti PT KAI hanya sebagai operator operasional dan mayoritas pengurusan dan pengelolaannya dikelola Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin yang mempunyai kepentingan terhadap area itu," jelasnya.

Rapat koordinasi pembahasan pengelolaan aset Kereta Api Ringan / LRT Sumsel pasca Asian Games tahun 2018 serta membahas konsep kajian Transit Oriented Development (TOD) dan Financial Model LRT Sumsel bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub dan instansi terkalit lainnya di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (23/2/2018).
Rapat koordinasi pembahasan pengelolaan aset Kereta Api Ringan / LRT Sumsel pasca Asian Games tahun 2018 serta membahas konsep kajian Transit Oriented Development (TOD) dan Financial Model LRT Sumsel bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub dan instansi terkalit lainnya di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (23/2/2018). (SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH)

Hal tersebut diungkapkan Nasrun Umar usai mempimpin rapat koordinasi pembahasan pengelolaan aset Kereta Api Ringan / LRT Sumsel pasca Asian Games tahun 2018 serta membahas konsep kajian Transit Oriented Developmen (TOD) dan Financial Model LRT Sumsel bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub dan instansi terkalit lainnya di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (23/2/2018).

Nasrun Umar mengatakan, pada rencana jangka pendek dibangunnya LRT untuk persiapan menghadapi Asian Games di Palembang, kemudian setelah Asian Games akan menjadi transportasi reguler di Palembang.

Menurutnya, sebagai transportasi baru tentu mempunyai tantangan dalam pengelolaannya, seperti apakah cukup atau tidaknya hasil penjualan tiket untuk membiayai operasional dari LRT itu sendiri.

"Makanya hari ini kita lakukan rapat ini. Tadi saya sudah minta kepada semua tim yang terlibat dalam pengelolaan LRT ini untuk segera berkerja dan memberikan laporan rutin setiap minggunya," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub, Zulmafendi mengatakan, saat ini sudah dibentuk tim mulai dari Dirjen, Sekda Provinsi Sumsel, Sekda Kota Palembang dan Sekda Kabupaten Banyuasin masuk sebagai pengarah pada tim pengelolaan LRT Sumsel.

"Di dalam tim tersebut juga terdapat koordinator baik penataan Aset, Pengelolaan Aset, Bisnis Plan dan lainnya. Saya sendiri ditunjuk sebagai pelaksananya," ungkapnya.

Terkait tarif LRT, Zulmafendi mengatakan, saat ini sedang dilakukan pembahasan di Kementerian Perhubungan.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved