Pilkada Serentak 2018

Bupati Musirawas: ASN Harus Netral, Jangan Sampai Jadi Korban Politik

Bupati Musirawas Hendra Gunawan menegaskan, selaku birokrat para aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh ikut berpo

Bupati Musirawas: ASN Harus Netral, Jangan Sampai Jadi Korban Politik
SRIPO/AHMAD FAROZI
Hendra Gunawan, Bupati Musirawas 

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Bupati Musirawas Hendra Gunawan menegaskan, selaku birokrat para aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh ikut berpolitik.

Menurutnya ASN harus netral dari keberpihakan terhadap calon tertentu, seperti dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang saat ini tahapannya sedang berlangsung.

"Himbauan ya, pegawai tidak boleh berpolitik, PNS (ASN) harus netral.

Saya sebagai mantan birokrat akan mendidik PNS di Kabupaten Musirawas untuk berdemokrasi yang baik.

Walaupun kita memiliki hak suara, PNS tidak boleh ikut-ikutan. Kita diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang aturannya sudah demikian jelas," tegas Hendra Gunawan.

Dikatakan, aturan tentang pelarangan bagi ASN yang tidak netral dan ikut terjun berpolitik itu sudah sangat jelas.

Bahkan ada sanksi yang diberikan jika aturan yang ada dilanggar. "Sanksinya ada, tapi lihat dulu kasus per kasus. Maka silahkan rekan-rekan wartawan monitor juga.

Aturan sudah ada, lagi befoto berdua (dengan kandidat) saja tidak boleh.

Nyonteng (seperti like di medsos) saja tidak boleh. Saya kebenaran birokrat, akan mendidik para birokrat saya dengan baik, sebagaimana berdemokrasi yang baik," katanya

Sekali lagi ditekankannya, ia tidak menginginkan ada ASN, khususnya dijajaran Pemkab Musirawas yang ikut-ikutan menjadi tim sukses (timses), kandidat tertentu.

"Saya tidak ingin kejadian PNS jadi timses, sehingga jadi korban karena mereka sendiri yang buat.

Nanti ngomong korban politiklah segala macamlah karena keberpihakan. Padahal ya mereka sendiri yang buat," ujarnya.

Kendati tidak menginginkan ada ASN dijajaran Pemkab Musirawas yang terlibat secara langsung mendukung kandidat tertentu, namun ia tak melarang para pegawai untuk menentukan pilihannya masing-masing.

Karena, ASN memang memiliki hak suara. "Silahkan mereka punya pikiran sendiri, lihat janji politiknya (kandidat), ada nggak niat untuk membangun daerah," katanya.

Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Odi Aria Saputra
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help