Pemilihan Walikota Pagaralam

Diduga Kongkalikong, Paslon Independen Lolos di Pilwako Pagaralam. Ratusan Massa Geruduk KPU Sumsel

Lantaran menilai lolosnya paslon dari jalur perorangan itu terindikasi ada kongkalikong antara Pasangan Ca

Diduga Kongkalikong, Paslon Independen Lolos di Pilwako Pagaralam. Ratusan Massa Geruduk KPU Sumsel
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Kasubag Hukum dan Humas KPU Sumsel Abdullah menerima penyampaian aspirasi pendemo di depan pintu gerbang Kantor KPU Sumsel Jl Pangeran Ratu Jakabaring, Rabu (14/2/2018). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Lantaran menilai lolosnya paslon dari jalur perorangan itu terindikasi ada kongkalikong antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Pagaralam, massa yang menamakan dirinya masyarakat miskin Sumsel menggelar aksi di depan kantor KPU Sumsel Jl Pangeran Ratu Jakabaring, Rabu (14/2/2018).

"Di sini kami Masyarakat Miskin Kota menyikapi tata cara dalam menentukan pasangan penetapan calon Independent, dimana kami menilai, banyak sekali kejanggalan dalam cara verifikasi berkas calon independent tersebut, terutama yang terjadi di Kota PagaraIam," ungkap Koordinator Aksi Aripin Kalender.

Menurutnya, kehadiran massa yang mayoritas kaum hawa ini, sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap Pilkada serentak 2018 di Sumsel, khususnya kota Pagaralam.

Seperti diketahui di Kota Pagaralam terdapat 3 pasangan calon yang loIos dari Jalur Independen. Namun pihaknya menilai kelolosan paslon dari jalur perorangan itu terindikasi ada kongkalikong antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Pagaralam.

Aripin menyebut, dalam menentukan pendukungan calon tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oIeh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PemiIihan Gubernur, Bupati, dan WaIikota menjadi Undang-Undang pasal 48 ayat (6), yang berbunyi verifikasi faktual sebagaimana di maksud pada (4) dan ayat (5), dilakukan dengan metode Sensus dengan menemuhi Iangsung, setiap pendukung calon hal ini tidak dilakukan.

"Antara lain terkait bukti-bukti KTP yang dipakai, tetapi pemilik tidak pernah menyerahkan KTP tersebut untuk mendukung salah satu Calon," kata Aripin.

Selain melakukan aksi menyampaikan aspirasinya kepada KPU Provinsi Sumsel, massa jugab meminta agar Bawaslu Sumsel untuk mengecek kembali, syarat-syarat dukukungan pasangan calon Independent tersebut.

"Jelas, kita akan dorong kejanggalan ini di cek kembali dengan pengawasan dari Bawaslu Sumsel," ujarnya.

Massa pendemo kemudian disambut Kasubag Hukum dan Humas KPU Sumsel Abdullah.

Menurut Abdullah, pada dasarnya pihaknya menyambut positif karena aksi tersebut salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas demokrasi yang sedang berjalan. I

a juga meminta maaf karena tidak ada komisioner KPU Sumsel yang hadir karena ada kesibukan di luar kantor.

"Apabila tidak ada kepedulian, jelas kita yang akan rugi sendiri, karena anggaran Pilkada besar dan menggunakan uang rakyat.

Sebenarnya soal verifikasi faktual perorangan adalah ranah Panwaslu dan Bawaslu. Namun tetap akan kami sampaikan ke KPU Sumsel untuk ditindaklanjuti," tandasnya.

Editor: Odi Aria Saputra
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help