Pemilihan Bupati Muaraenim

Tahun 1995 ke Bawah, Wartawan Tugasnya Benar-benar Hanya Mencari Berita, Tapi Sekarang . . .

Selain itu yang menjadi permasalahan saat ini adalah masalah berita hoax yang banyak berasal dari Sosial Media

Tahun 1995 ke Bawah, Wartawan Tugasnya Benar-benar Hanya Mencari Berita, Tapi Sekarang . . .
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Anggota PPK, Panwascam, mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim Tahun 2018. Kegiatan ini digelar oleh KPUD Muaraenim di Hotel Griya Serasan Sekundang, Sabtu (10/2/2018). 

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Di era reformasi persaingan di perusahaan pers semakin keras, sehingga wartawan dituntut oleh pihak perusahaan harus serba bisa di segala hal.

"Dahulu sekitar tahun 1995 ke bawah, wartawan tugasnya benar-benar hanya mencari berita, di era reformasi ini, tugas wartawan selain menulis juga mencari iklan dan tenaga pemasaran.

Ini tuntutan perusahaan jika ingin hidup," ujar Badan Penasehat PWI Muaraenim Nurul Hudi ketika menjadi narasumber pada kegiatan KPU Muaraenim dengan materi Netralitas Pers Dalam Pilkada, Sabtu (10/2/2018).

Menurut Nurul Hudi, dari hasil penelitian, ternyata Pers di Indonesia adalah Pers yang paling bebas di dunia, lebih liberal dari negara liberal untuk kinerja Persnya.

Di era reformasi wartawan yang bertugas terutama di daerah kadang-kadang merangkap menjadi tenaga iklan, pemasaran, dan lain-lain, sehingga sedikit banyaknya akan menganggu kinerja wartawan dan menyebabkan fungsi-fungsi wartawan berkurang sebagai kontrol sosial dan lain-lain.

Dan yang timbul masalah, ketika salah satu peserta kandidat memasang iklan atau melakukan kerjasama dengan media atau mempunyai media sendiri, kadang-kadang pemiliknya atau manajemen menekan wartawannya untuk cenderung memperhatikan ke salah satu kandidat.

Dan ini tidak bisa dihindari, karena jika tidak bekerja membantu perusahaan tentu akan berimbas terhadap masukan perusahaan dan akhirnya kepada kita sendiri.

Namun jika wartawannya mempunyai hati nurani, tentu akan memberitakan sesuai kode etik Pers.

"Kalau dahulu kandidat ingin beriklan tidak terlalu dibatasi, namun sekarang sudah di atur KPU," ujarnya.

Dikatakan Nurul, keterbukaan informasi antara Pers dengan Kandidat dan Paslon serta timsesnya, harus juga dipahami oleh para kandidat Paslon, sebab ada hak publik yang harus diketahui oleh masyarakat luas sehingga terkesan tidak membeli kucing dalam karung.

Masyarakat berhak tahu visi dan misi para kandidat tersebut sehingga ada gambaran sekilas ketika mereka terpilih menjadi pemimpin.

Selain itu yang menjadi permasalahan saat ini, lanjut Nurul Hudi, adalah masalah berita hoax yang banyak berasal dari Sosial Media (Sosmed) yang tidak mengenal kode etik.

Masyarakat awam tidak bisa membedakan antara produk pers dan bukan.

Padahal sangat jelas kalau produk Pers, tentu mereka mengacu kepada kode etik seperti check and balance, check and recheck sehingga berita yang akan diturunkan benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi.

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved