Nama Lembaga Dicatut Diduga untuk Pungli. Ombudsman Sumsel Panggil Kepala MTsN 1 Palembang

Ombudsman tidak pernah memberikan dukungan kepada pihak komite Sekolah MTsN 1 Palembang yang meminta pungutan

Nama Lembaga Dicatut Diduga untuk Pungli. Ombudsman Sumsel Panggil Kepala MTsN 1 Palembang
SRIPOKU.COM/HARIS WIDODO
Surat edaran MTsN Palembang 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Lagi dan lagi. Setelah Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Palembang yang diduga melakukan pungli, kini giliran pejabat teras di MTsN 1 Palembang juga diduga melakukan pungli (pungutan liar) kepada siswa.

Aksi kali ini tergolong sangat nekat karena membawa nama lembaga negara yaitu Ombudsman Sumatera Selatan.

Terungkapknya dugaan pungli ini setelah Ombudsman Sumatera Selatan menerima surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala MTsN 1 Palembang, yang menyampaikan kepada wali siswa bahwa hasil pertemuan antara Ombudsman Sumsel dengan pihak MTsN 1 Palembang pada tanggal 26 Januari 2018, Ombudsman mendukung Komite MTsN 1 Palembang untuk memungut uang dari wali siswa untuk kepentingan penyediaan sarana prasarana UNBK tahun 2018.

Baca: Laporan Dugaan Pungli SMP N 10 Bertambah, Ombudsman : Bedakan Pungli dan Sumbangan Sukarela

Baca: SMP N 10 Palembang Diduga Lakukan Pungli Rp 500 Ribu Terhadap Siswa. Begini Modusnya!

Baca: Miris, Dugaan Pungli Mencapai Rp 60 Juta. Kepsek SMP N 10

Pernyataan tersebut tertuang dalam edaran Nomor: MTsN.06.07.01/PP.00.5/52/2018 tanggal 29 Januari 2018. Yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Budiman, yang ditujukan kepada seluruh orang tua/wali siswa MTsN 1 Palembang.

Dan Ombusman pun merasa tidak merasa melakukan hal seperti itu.

"Ombudsman tidak pernah memberikan dukungan kepada pihak komite Sekolah MTsN 1 Palembang yang meminta pungutan kepada wali siswa, untuk keperluan sarana dan prasarana UNBK tahun 2018," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, Astra Gunawan saat dihubungi via telepon, Jumat (2/2/2018).

Laporan tersebut diduga ada indikasi pungli di MTsN 1 Palembang yang diterima oleh Ombudsman Sumsel dari salah seorang wali siswa yang merasa keberatan dengan pungutan tersebut.

Halaman
12
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help