SriwijayaPost/

Pemilihan Walikota Palembang

Walikota Palembang Dilaporkan ke Panswalu Diduga Melanggar UU, Ini Jawaban Kabag Humas

Heni menganggap Harnojoyo telah melanggar kewenangan dengan mengangkat para pejabat di masa akhir jabatannya.

Walikota Palembang Dilaporkan ke Panswalu Diduga Melanggar UU, Ini Jawaban Kabag Humas
SRIPOKU.COM/Rangga ERFIZAL
Pelapor Heni Rahayu (42) melaporkan Walikota Palembang atas tuduhan melakukan pelanggaran terhadap UU no 10 tahun 2016 ke Kantor Panwaslu Kota Palembang, Jumat (26/1). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Panwaslu kota Palembang, Jumat (26/1) disambangi beberapa warga yang melaporkan Walikota Palembang, Harnojoyo.

Laporan ini ditenggarai saat Walikota melantik lima pejabat di lingkungan pemkot.

Heni Rahayu (42) datang bersama dua rekannya sekitar pukul 14.30 ke Panwaslu. Heni melaporkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Kamis, (25/1).

Heni menganggap Harnojoyo telah melanggar kewenangan dengan mengangkat para pejabat di masa akhir jabatannya.

“Saya datang ke sini sebagai masyarakat yang memiliki hak mata pilih di Kota Palembang. Kemarin Bapak Walikota Kita melantik lima pejabat SKPD di ruangan Rapat II Setda. Laporan ini dibuat karena ada indikasi pelanggaran UU no 10 tahun 2016,” ujarnya. 

Masih menurutnya indikasi pelanggaran ini harus ditindak tegas oleh panwaslu karena mencoreng citra pemerintah.

Heni pun berharap panwaslu dapat bertindak tegas dan bijaksana terhadap laporan ini.

Dikesempatan yang sama ketua Panwaslu Muhammad Taufik mengungkapkan laporan yang dilakukan oleh Heni sudah diterima secara langsung.

Menurutnya panwaslu terbuka kepada masyarakat yang ingin melaporkan indikasi kecurangan.

“Panwaslu terbuka pada setiap laporan, yang mau melapor silakan. Barusan ada warga yang melapor, namun masih ada beberapa laporan yang mesti dilengkapi dan ditunggu dalam 3 hari dari hari ini. Nantinya jika laporan tersebut sudah dilengkapi dan mendapat nomor register, nanti akan kita proses sekaligus meminta klarifikasi dari terlapor,” ujar Taufik.

Sehari sebelumnya Panwaslu Kota Palembang telah melayangkan surat kepada Walikota untuk memberikan klarifikasi atas pelantikan SKPD tersebut.

“Pelantikan SKPD memang harus atas izin Mendagri, kita masih menunggu SK pengangkatan yang sampai hari, Jumat (26/1) belum diserahkan ke Panwas. Nantinya laporan tersebut akan diproses setelah pelapor melengkapi berkas-berkas laporan yang belum disampaikan. Saat ini Panwas tidak bisa mengatakan ini sebagai bentuk pelanggaran. Karena harus melalui proses pengecekan lebih lanjut,” tuturnya.

Sementara Kepala Bagian Humas Setda Kota Palembang, Amiruddin Sandy menanggapi laporan tersebut secara santai.

“Untuk pelantikan pejabat struktural tersebut sudah sesuai dengan aturan UU ASN Nomor 10 tahun 2016, dimana Pemkot Palembang sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta telah menerima dari Mendagri dan Gubernur Sumsel,” ujarnya. (mg2)

Penulis: Rangga Erfizal
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help