SriwijayaPost/

Lima Poin Keberatan Driver Taksi Online Terhadap Peraturan Gubernur Sumsel

Setidaknya ada lima poin yang menjadi keberatan pihak driver terhadap aturan yang telah ditetapkan..

Lima Poin Keberatan Driver Taksi Online Terhadap Peraturan Gubernur Sumsel
ilustrasi
ilustrasi tahapan taksi online ilegal 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - - Sehubungan dengan akan dimulainya pemberlakuan PM 108/2017 tanggal 1 Februari 2018

Asosiasi Driver Online (ADO) menyampaikan beberapa hal berdasarkan laporan dari Dewan Pimpinan Daerah ADO dari 13 Provinsi pada saat Rapat Kerja Nasional ADO 09 – 10 Desember 2017 lalu.

Setidaknya ada lima poin yang menjadi keberatan pihak driver terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Ribuan pengemudi angkutan online yakni Go Car, Gojek, Grabike dan Uber, menggelar aksi solidaritas di halaman DPRD Sumsel di Jalan POM IX Kampus Palrmbang, Rabu (23/8/2017). Mereka mengecam demo anarkis dan sweeping yang dilakukan oleh sopir angkot konvensional 21 Agustus 2017 lalu. Mereka meminta kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku pembunuhan terhadap rekan mereka, yakni Edward Limba.
Ribuan pengemudi angkutan online yakni Go Car, Gojek, Grabike dan Uber, menggelar aksi solidaritas di halaman DPRD Sumsel di Jalan POM IX Kampus Palrmbang, Rabu (23/8/2017). Mereka mengecam demo anarkis dan sweeping yang dilakukan oleh sopir angkot konvensional 21 Agustus 2017 lalu. Mereka meminta kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku pembunuhan terhadap rekan mereka, yakni Edward Limba. (SRIPOKU.COM/ZAINI)

Kelima poin itu telah mereka rumuskan dan rencananya, pihaknya akan menyampaikan kepada Gubernur Sumsel.

Ketua ADO Sumsel, Yoyon, mengatakan, poin yang pertama yang Disoroti oleh pihaknya adalah pengaturan mengenai kouta.

Kouta

Kuota yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur menurut dia, masih sangat sedikit jumlahnya dibandingkan jumlah Pengemudi Daring yang ada dilapangan.

Permasalahan di lapangan saat ini bahwa masih banyak Pengemudi Daring yang belum mengajukan ijin karena lagi menunggu proses Koperasi yang dibuat oleh Pengemudi Daring sendiri.

Hal ini disebabkan karena Pengemudi Daring tidak berkenan bergabung ke Badan Usaha PT karena harus balik nama STNK dan BPKB serta Koperasi yang ada tidak bertindak sesuai azas Koperasi.

"Hal ini sangat meresahkan Pengemudi Daring karena bila tidak masuk kuota maka potensi kehilangan pekerjaan yang menyebabkan kendaraan ditarik leasing sangat besar dan akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, "katanya Kamis (11/1) saat dihubungi.

Halaman
123
Penulis: Yandi Triansyah
Editor: wartawansripo
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help