SriwijayaPost/

Panwaslu Ogan Komering Ilir Ajak Pers dan LSM Awasi Pemilu

Panwaslu ada tiga bagian yakni, SDM dan organisasi, pencegahan dan hubungan antar lembaga, dan hukum dan penindakan pelanggaran.

Panwaslu Ogan Komering Ilir Ajak Pers dan LSM Awasi Pemilu
SRIPOKU.COM/MAT BODOK
Ketua Panwaslu OKI M Fahrudin SH menjelaskan terkait kepengawasan pawaslu dalam pilkada di hadapan wartawan dan LSM, Rabu (6/12/2017). 

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Mat Bodok

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG - Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan sosialisasi kawasan partisipatif kepada Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rabu (6/12/2017).

Mengingat di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, ASN tak boleh terlibat politik praktis.

Ketua Panwaslu OKI, M Fahrudin SH, menjelaskan, panwaslu ada tiga bagian yakni, SDM dan organisasi, pencegahan dan hubungan antar lembaga, dan hukum dan penindakan pelanggaran.

"Untuk divisi organisasi dan SDM mengkordinasikan fungsi seperti, pembentukan panwaslu kecamatan, pendidikan dan pelatihan bagi panwaslu kecamatan, pembinaan panwaslu kecamatan, penyiapan laporan kegiatan devisi organisasi dan SDM, serta penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan dan laporan akhir panwaslu kabupaten ke Bawaslu Provinsi," kata Fahrudin yang juga membidangi divisi hukum dan penindakan pelanggaran.

Ditambahkannya, untuk divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga mengkordinasikan fungsi yakni, pengawasan tahapan pemilu ditingkat kabupaten, pengadminisyrasian hasil pengawas, hubungan masyarakat, kerjasama antar lembaga, sosialisasi pengawasan pemilu, dan penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir devisi pencegahan dan hubungan antar lembaga.

Demikian divisi penindakan pelanggaran mengordinasikan berfungsi, penerimaan laporan dugaan pelanggaran, pengkajian dan tindak lanjut laporan dan atau temuan pelanggaran, pengawasan atas tindak lanjut laporan atau temuan, penyelesaian sengketa pemilu pemilu dan penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir devisi penindakan pelanggaran.

"Intinya kewenangan pengawas pemilu, UU 10 tahun 2016 perubahan kedua UU no 1 tahun 2015 tentang pemilukada," ujar Fahrudin seraya berucap pencegahan, penindakan, dan sengketa.

Ditambahkan, Ihsan Hamidi, divisi pencegahan hubungan antar lembaga menuturkan, kesuksesan pengawasan pemilu tak lepas dari kerjasama pers dan LSM, turut membantu mensosialisasi ke masyarakat terkait pengawasan pemilu.

"Kita sama-sama mensukseskan pemilu bupati dan gubernur akan datang, demikian
untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Sehingga dalam prosesnya pun sudah semestinya haruslah berintegritas," tutur Ihsan mengajak sama-sama mengawasi.

Sosialisasi tadi juga, dilakukan tanya jawab antara panwaslu, pers dan lsm yang juga mempertanyakan ketidak netralan dari pihak panwaslu sendiri dilihat dari perlengkapan pasnwaslu sendiri keterkaitan dengan milik pemerintah.

Tak hanya itu, saksi berat terhadap ASN apabila terlibat dalam berkepihakan terhadap salah satu calon.

Dijelaskan, Fahrudin, mengenai panwaslu menempati kantor pemerintah, itu bukan meminjam milik petahana, namun milik negara, dan ada undang-undang yang mengatur.

Penulis: Mat Bodok
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help