SriwijayaPost/

Ingat Rani, Pegawai BPN Cantik Terkena OTT Pungli, Ia Denda 200 Juta & Dituntut 5 Tahun Penjara

Dengan mengenakan pakaian serba putih dibalut hijab berwarna pink, Rani yang didampingi kuasa hukumnya nampak terlihat cantik dipersidangan.

Ingat Rani, Pegawai BPN Cantik Terkena OTT Pungli, Ia Denda 200 Juta & Dituntut 5 Tahun Penjara
SRIPOKU.COM/ANDI WIJAYA
Rani Arvita, ketika mengikuti sidang kedua di pengadilan Negeri I, Palembang, agenda eksepsi, Selasa (8/8). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang, Rani Arvita yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan kasus pungutan liar sertifikat kepemilikan tanah dituntut pidana penjara selama 5 tahun dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Palembang,Selasa (17/10/2017).

Dengan mengenakan pakaian serba putih dibalut hijab berwarna pink, Rani yang didampingi kuasa hukumnya nampak terlihat cantik dipersidangan.

Duduk di kursi pesakitan, wanita yang dikenal sebagai sosialita ini nampak tenang mendengarkan tuntutan dari jaksa.

Tak banyak kalimat yang dilontarkannya usai persidangan.

Baca: Rani Arvita Tersangka OTT Pungli Dilimpahkan ke Kejaksaan dan Langsung Dilakukan Penahanan

Sesekali ia tersenyum ketika awak media menanyakan tuntutan hakim selama lima tahun penjara terhadap dirinya.

Rani saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palembang,Selasa (17/10/2017).
Rani saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palembang,Selasa (17/10/2017). (SRIPOKU.COM/ODI ARIA SAPUTRA)

Dalam pembacaan tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Iskandarsyah Alam juga menjatuhkan denda tehadap terdakwa PNS cantik tersebut dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara.

Ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 12 hurup a UU RI no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Terdakwa bersalah tentang UU tipikor sebagaimana diubah dengan pasal UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Usai mendengarkan tuntutan dari JPU,majelis hakim yang diketuai Paluko Hutagalung memberikan kesempatan terhadap kuasa hukum terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan selanjutnya.

Halaman
12
Editor: Candra Okta Della
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help