SriwijayaPost/

Sumsel Pelopori Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Lahan Gambut. Ini Tujuannya.

Pemprov Sumsel optimis Perda gambut ini bakal tercapai asalkan semua pihak komit, tidak ada sesuatu yang ingin mementingkan satu pihak.

Sumsel Pelopori Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Lahan Gambut. Ini Tujuannya.
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIS
Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Perubahan Iklim, DR Najib Asmani bersama pers dan LSM pada FGD tentang Perda Gambut di Hotel Batiqa Palembang, Jumat (13/10/2017). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Provinsi Sumatera Selatan bakal menjadi yang pertama membuat Peraturan Daerah tentang lahan gambut.

"Yang jelas Sumsel itu provinsi yang pertama ingin membuat Perda Gambut karena gambut ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di situ kan banyak kepentingan-kepentingan.Kepentingan masyarakat, perusahaan dan kepentingan pelestarian," ungkap Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Perubahan Iklim, DR Najib Asmani pada FGD tentang Perda Gambut di Hotel Batiqa Palembang, Jumat (13/10/2017).

Kalau perusahaan terkait pertumbuhan ekonomi. Kalau rakyat terkait kesejahteraan. Menurut Najib dengan adanya restorasi gambut ini, diharapkan ada kawasan lindung, dan ada kawasan budidaya.

"Ternyata di dalam itu terjadi banyak konflik. Perusahaan yang sudah dapat izin, tahu-tahu di dalamnya dapat kawasan lindung. Yang masyarakat karena desakan penduduk, butih lahan. Inilah yang akan kita atur dalam Perda Gambut ini supaya kepentingan semua itu terakomodasi. Tujuan utama kita ini pada awalnya itu adalah untuk mencegah kebakaran, bagaimana menghilangkan konflik air, dan bagaimana masyarakat itu makmur ada pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga tetap jalan," papar Najib.

Pemprov Sumsel optimis Perda gambut ini bakal tercapai asalkan semua pihak komit, tidak ada sesuatu yang ingin mementingkan satu pihak.

"Kan lagi kompromi. yang jadi kendala itu ketinggian air. PP 57 mengatakan ketinggian air itu harus 40 cm. Bayangan dari orang yang tidak paham 40 cm itu marata. Sekarang ini komprominya di tempat-tempat tertentu mencari titik-titik mana yang pada musim kemarau itu ada ririk 40 cm itu. Muka tanah kan tidak rata. Kalau air kan rata. Di bawah itu buat satu ukuran. Perusahaan itu harus melihat topografi itu. Bukan harus 40 cm itu semua. Itu sudah clear," kata Najib.

Masalah lainnya soal penanaman (revitalisasi), itu minta satu siklus harus kalau daerah lindung harus ditanam kembali. Akan tetapi kan harus ada ganti lahannya.

"Kalau pemerintah belum ada lahan itu harus ada solusinya. Yang ketiga kehidupan bermasyarakat. Gambut itu secara teknis produktivitasnya rendah. Kalau kita mengusahakan tanaman, itu relatif sulit yang ekonomi. Yang padi sekarang ini kenapa masyarakat itu tinggi hasilnya. Historisnya zaman lalu kalau musim delapan tahun sekali terbakar karena air tidak ada. Itu terbakar sendiri. Kehidupan masyarakat itu harus berbasis kepada kalau untuk masyarkat non tanaman atau tanaman yang betul-betul bisa hidup. Contohnya bambu, sagu, nipah. Itu yang harus kita kembanhkan. Yang lain ikan, kerbau rawa dan burung walet," terangnya.

Raperda gambut ini sudah memasuki public hearing yang dilakukan untuk kedua kalinya. Yang pertama dengan kelompok pengusaha dan kelompok perguruan tinggi. Kali ini dengan kelompok pers dan LSM.

"Sekarang sudah dimasukkan ke dewan. Tinggal lagi pertemuan dengan Banmus (Badan Musyawarah DPRD Sumsel) 31 Oktober 2017 nanti. Kita meyakinkan dulu di Banmus itu. Setelah yakin baru proses. Masih punya waktu sebulan ke tanggal 7 November 2017. Sambil memperbaiki naskah akademis," pungkasnya.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help