SriwijayaPost/

Diduga Lakukan Pungli, Perkindo Sumsel Laporkan LPJKP

bermula ketika pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dimulai tahun 2013 lalu berdasarkan Perlem LPJKN No 11 Tahun 2013, disebutkan biaya resmi yang

Diduga Lakukan Pungli, Perkindo Sumsel Laporkan LPJKP
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Kuasa hukum DPD Perkindo Sumsel memaparkan bukti pada gelar perkara di ruang Atmani Wedhana Ditreskrimum Polda Sumsel, Selasa (12/9/2017). 

SRIPOKu.COM, PALEMBANG - Diduga lantaran menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan pungutan liar di luar aturan, oknum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Sumsel dilaporkan ke Polda Sumsel berdasarkan LP No: STTLP/302/V/2017/SPKT tertanggal 7 Mei 2017.

"Saya atas nama DPD Perkindo (Persatuan Konsultan Indonesia) Sumsel melapotkan ini ke Polda tanggal 7 Mei 2017 lalu. Hari ini kita semua pihak berkumpul mengikuti gelar perkara di Polda Sumsel atas laporan saya itu," ungkap Sekretaris DPD Perkindo (Persatuan Konsultan Indonesia) Sumsel, M Azhar pada gelar perkara di ruang Atmani Wedhana Ditreskrimum Polda Sumsel, Selasa (12/9/2017).

Menurut Azhar, ini bermula ketika pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dimulai tahun 2013 lalu berdasarkan Perlem LPJKN No 11 Tahun 2013, disebutkan biaya resmi yang harus dibayar.

Namun pada pelaksanaannya asosiasi khususnya Perkindo selain biaya resmi tersebut yang disetor melalui rekening bank, juga dibebankan biaya lain yang disebut LPJKP biaya blangko sebesar Rp 100 ribu.

Sementara pada Perlem LPJKN No 11 Tahun 2013 Pasal 55 dan Perlem LPJKN No 10 Tahun 2013 Pasal 58 ayat 7, disebutkan LPJKN dan LPJKP dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) dan ayat (4) .

"Disamping itu juga hal tersebut diatur dalam Peraturan LPJKN No: 6 Tahun 2013 dalam Pasal.18 Ayat 1, 2 4 dan 11 yg intinya biaya blanko/pengembangan IT adalah sebesar Rp. 50 ribu," kata Azhar.

Gelar perkara dihadiri Kanit Kemneg selaku Penyidik, pihak wasidik dan Propam Polda Sumsel.

Adapun dugaan/fakta/peristiwa, adanya pungutan terhadap biaya blangko/biaya pengembangan IT melebihi dari ketentuan yang telah diatur dalam peraturan LPJKN.

"Di dalam peraturan LPJKN, mengenai biaya blangko/biaya pengembangan IT sebesar Rp 50 ribu. Tetapi yang dipungut oleh LPJKP Sumsel sebesar Rp 100 ribu," kata Azhar.

Kuasa Hukum DPD Perkindo Sumsel, Otto Bismarck F SH bersama timnya Parrish SH, Mustika Yanto SH, Abdi Shohib SH, Yaperson SH, dan Asutra Ulesko SH, dari Advokat-Konsultan Hukum Parrish-Bismarck & Rekan, membeberkan dugaan pungutan biaya blangko/pengembangan IT yang melebihi tersebut, dalam bentuk 6 buah kwitansi.

Selain pungutan soal biaya blanko/pengembangan IT di luar aturan tsb, menurut Otto ada juga dugaan pungutan di luar aturan juga dilakukan yaitu dalam hal pengurusan SKA, SKTK, yang nilainya melebihi ketentuan sebesar Rp 150 ribu.

Sementara kuasa hukum LPJKP Sumsel Novriansyah SH menyampaikan dasar terbitnya Surat Edaran LPJKP Sumsel No: 191/SE/LPJKPSS/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir H Sastra Suganda dalam kapasitas sebagai Ketua LPJKP Sumsel berdasarkan Surat Edaran LPJKN Nomor: 09/SE/LPJK-N/XI/2013 tentang penjelasan penerapan peraturan LPJK Nasional No 6 Tahun 2013, Nomor 7 Tahun 2013, Nomor 8 Tahun 2013, Nomor 9 Tahun 2013 dan Nomor 10 Tahun 2013.

"Bahwa yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran LPJKN Nomor: 09/SE/LPJK-N/XI/2013. Dari situ pengurus LPJK Provinsi Sumsel rapat dan memutuskan diterbitkannya Surat Edaran LPJKP Sumsel No: 191/SE/LPJKPSS/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013. Jadi sejauh ini tidak ada masalah," kata Novriansyah SH.

Tags
pungli
Editor: Darwin Sepriansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help