Politisi PDI-P Ini Minta KPK Dibekukan. Fahri Hamzah Malah Usul Dibubarkan. Ini Alasan Mereka

Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Politisi PDI-P Ini Minta KPK Dibekukan. Fahri Hamzah Malah Usul Dibubarkan. Ini Alasan Mereka
Dani Prabowo/KOMPAS.com
Ketua Umum Granat Henry Yosodiningrat (kiri) dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony T Spontana 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Usulan isi rekomendasi Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi makin liar dan terlihat untuk meniadakan komisi itu.

Anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat menyerukan pembekuan KPK sementara waktu.

Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dikutip Harian Kompas.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung usulan tersebut.

Ia bahkan mengusulkan agar KPK tidak hanya dibekukan, tetapi dibubarkan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (KOMPAS.com/Sabrina Asril)

Untuk pembubaran KPK ini, Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Alasannya, banyak pelanggaran undang-undang dan peraturan internal yang dilakukan oleh KPK, sementara tingkat korupsi masih tetap tinggi.

Wakil Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menambahkan, usulan pembekuan atau pembubaran KPK baru merupakan usulan pribadi anggota panitia.

Panitia angket sejauh ini belum merampungkan rekomendasinya.

Halaman
123
Editor: Sudarwan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved