SriwijayaPost/

Dua TKS Dipecat, Satu PNS Dishub Dimutasi ke Gandus, Kesalahan Mereka Dinilai Fatal

Setelah melakukan penelusuran dan penyelidikan, Walikota Harnojoyo menagmbil tindakan tegas kepada dua TKS dan Satu Oknum PNS Dishub.

Dua TKS Dipecat, Satu PNS Dishub Dimutasi ke Gandus, Kesalahan Mereka Dinilai Fatal
ISTIMEWA
Ilustrasi 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Meskipun Pemerintah Kota Palemban sudah melaunching program parkir gratis di Sudirman Walk, masih ada saja oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang yang memungut uang parkir kepada pengunjung.

Hal ini diketahui berdasarkan laporan dari pengunjung yang datang ke icon baru Kota Palembang ini.

Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, Walikota Palembang, Harnojoyo melakukan penelurusan dan penyelidikan untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum bersangkutan.

Akibatnya beberapa petugas tenaga kerja sukarela (TKS) serta satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan dinas tersebut diberi sanksi tegas.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Amiruddin Sandi, Minggu (13/8) mengatakan, Walikota sudah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) untuk memecat dua orang petugas yang berstatus TKS dan memutasi satu orang PNS Dishub, karena tidak mengindahkan program parkir gratis di Pedesterian Sudirman.

Sementara itu, Kepala BK-PSDM Kota Palembang, Ratu Dewa membenarkan adanya perintah Walikota untuk memberikan sanksi terberat berupa pemberhentian bagi dua orang TKS dan mutasi bagi satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang lebih dikenal PNS, karena kedapatan melakukan pembiaran terhadap juru parkir untuk memungut retribusi parkir yang digratiskan.

"Jadi tadi pagi Walikota memerintahkan BK-PSDM untuk memecat dua TKS dan memutasi satu PNS. Untuk yang PNS dimutasi menjadi staff di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus," ujarnya.

Dewa menerangkan, tindakan yang dilakukan Walikota, karena adanya pembiaran penarikan retribusi parkir oleh Jukir yang seharusnya gratis.

Ketiga petugas saat itu ada di lokasi dan diduga apa yang dilakukan jukir karena perintah ketiganya.

"Sejak awal launching, Walikota sudah menghimbau dan menekankan agar dapat dijalani. Saat Walikota diam-diam kesana, ternyata terlihat memang masih ada pungutan parkir meski ada banner tertulis parkir gratis, ketiga petugas seakan diam dan mempersilahkan jukir untuk memungut retribusi," ujarnya.

Saat ini pihaknya sedang memproses suratnya, dimana Dewa memastikan paling lambat Senin ketiganya sudah menerima suratnya, dan yang PNS sudah mulai bekerja di Kelurahan.

"Tadi Walikota langsung memerintahkan untuk memproses surat pemberhentian dan mutasi. Senin mereka tidak lagi di Dishub," ujarnya.

Penulis: Siti Olisa
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help