SriwijayaPost/

Ya Ampun! Setelah Uji Lab, Beras Oplosan Jauh di Bawah SNI. Ini Hasilnya

Secara kasat mata memang sulit membedakan kualitasnya. Untuk itu dilakukan uji lab untuk menguji kadar air, persentase patahan (broken), dan derajat

Ya Ampun! Setelah Uji Lab, Beras Oplosan Jauh di Bawah SNI. Ini Hasilnya
SRIPOKU.COM/EHDI AMIN
Tim Labfor dan Polres Lahat meninjau Gudang Beras Bulog (GBB) yang terletak di kawasan Bandar Agung Lahat, Selasa (25/7/2017). 

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Darwin Sepriansyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kasubdit 1 Industri, Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Ferry Harahap mengatakan, ahli menerangkan hasil pengujian mutu fisik sampel dari beras campuran tersebut, dimana beras pecah 58,59%; butir menir 13,7%; butir kapur 1,47%; butir kuning dan rusak 15,95%; butir merah 0,06%; benda asing (kotoran) 0,19% dan butir gabah 3 butir/100 gram.

Hasil tersebut dinilai tidak layak dikonsumsi masyarakat, karena di luar kelas mutu yang mana biasanya digunakan untuk bahan baku produksi tepung beras.

Namun yang lebih utama beras campuran itu juga tidak sesuai dengan persyaratan khusus Standar Nasional Indonesia (SNI), dimana kadar butir menir minimal 5% dan beras pecah 35%.

"Secara kasat mata memang sulit membedakan kualitasnya. Untuk itu dilakukan uji lab untuk menguji kadar air, persentase patahan (broken), dan derajat sosoh (keputihan), yang menjadi acuan dalam SNI," jelas Ferry.

Dikatakan, sesuai Undang-undang pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan dan atau pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Perum Bulog ini punya negara, apakah termasuk pelaku usaha? Nah, setelah kita berkonsultasi dengan ahli, diketahui bahwa Perum Bulog sebagai BUMN merupakan juga pelaku usaha. Jadi bisa kita ambil langkah hukum sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen," ucapnya.

Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help