SriwijayaPost/

BREAKING NEWS: Tolak Eksekusi, Warga Jalan Mayor Toha Lubuklinggau Blokir Jalan

Kami bukan merampas, kami membeli, ada tuannya. Sementara PT Damri dari tahun 1990 gunakan hak pakai, itu pinjam dari siapa. Kami sesalkan BPN.

BREAKING NEWS: Tolak Eksekusi, Warga Jalan Mayor Toha Lubuklinggau Blokir Jalan
SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI
Warga Jalan Mayor Toha Kelurahan Airkuti Kecamatan Lubuklinggau Timur melakukan aksi unjukrasa dengan memblokir akses jalan masuk ke pemukiman mereka, Kamis (10/8/2017). Mereka menolak rencana eksekusi yang akan dilakukan di atas lahan PT Damri yang kini mereka tempati. 

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Ahmad Farozi

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Warga Jalan Mayor Toha Kelurahan Airkuti Kecamatan Lubuklinggau Timur melakukan aksi unjukrasa dengan memblokir akses jalan masuk ke pemukiman mereka, Kamis (10/8/2017).

Mereka menolak rencana eksekusi yang akan dilakukan diatas lahan PT Damri yang kini mereka tempati.

Pantauan Sripoku.com dilapangan, warga memblokir jalan dengan menggunakan ban bekas, mobil, dan memajang aneka spanduk dan banner yang melintang jalan.

Warga membakar ban bekas sehingga mengepulkan asap hitam di lokasi unjuk rasa.

Dalam banner dan spanduk yang dipasang, antara lain bertuliskan "daripada mundur tapi digusur, lebih baik mati tapi tergusur".

Warga Jalan Mayor Toha Kelurahan Airkuti Kecamatan Lubuklinggau Timur melakukan aksi unjukrasa dengan memblokir akses jalan masuk ke pemukiman mereka, Kamis (10/8/2017). Mereka menolak rencana eksekusi yang akan dilakukan di atas lahan PT Damri yang kini mereka tempati.
Warga Jalan Mayor Toha Kelurahan Airkuti Kecamatan Lubuklinggau Timur melakukan aksi unjukrasa dengan memblokir akses jalan masuk ke pemukiman mereka, Kamis (10/8/2017). Mereka menolak rencana eksekusi yang akan dilakukan di atas lahan PT Damri yang kini mereka tempati. (SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI)

Kemudian "kami mengalah dengan solusi, Damri menantang dengan arogansi, nyawa harga mati".

Salah seorang warga setempat, Dayat saat berorasi mengatakan mereka bukan merampas tanah yang kini mereka tempati.

Tapi mereka memiliki tanah tersebut dari membeli.

"Kami bukan merampas, kami membeli, ada tuannya. Sementara PT Damri dari tahun 1990 gunakan hak pakai, itu pinjam dari siapa. Kami sesalkan BPN. Kan ada undang-undang, kalau undang-undang dijalankan, tentu tidak akan terjadi perpanjangan hak pakai, hingga 25 tahun dari tahun 2002," teriak Dayat.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help