SriwijayaPost/

Warga Ancam Tutup Pembangunan Double Track PT KAI, Ini Pasti Soal Kwitansi Kosong

Penyelesaian pembangunan proyek double track di Kabupaten OKU Timur dipastikan mengalami keterlambatan.

Warga Ancam Tutup Pembangunan Double Track PT KAI, Ini Pasti Soal Kwitansi Kosong
SRIPOKU.COM/EVAN HENDRA
Sejumlah warga yang mengancam memblokir proses pembangunan double track PT KAI jika proses ganti rugi tidak transparan. 

SRIPOKU.COM, MARTAPURA - Penyelesaian pembangunan proyek double track di Kabupaten OKU Timur dipastikan mengalami keterlambatan.

Hal itu disebabkan karena tidak adanya transparansi antara PT KAI dengan masyarakat dalam proses ganti rugi bangunan dan tanam tumbuh.

Warga yang sebelumnya dibuat cemas oleh PT KAI dengan ancaman tanah negara mulai berbalik setelah mengetahui ada aturan yang jelas dalam pembayaran ganti rugi bangunan dan tanam tumbuh meskipun diatas tanah negara.

Selain itu, warga yang sebelumnya sempat menuruti keinginan PT KAI untuk menandatangani kwitansi kosong saat penggantian bangunan dan tanam tumbuh mulai berontak karena merasa dibohongi pihak KAI yang memberi mereka kwitansi kosong saat pembayaran.

Untuk memastikan mengenai mekanisme pembayaran ganti rugi tersebut puluhan masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan oleh PT KAI mulai melakukan penolakan pembongkaran bangunan mereka sebelum ada kejelasan dan pertemuan langsung dengan pihak PT KAI.

Menurut Ismail warga RT 002 RW 004, Selasa (8/8/2017) selain tidak transparan dalam proses ganti rugi, masyarakat juga diberikan kwitansi kosong dalam proses pembayaran ganti.

Selama ini warga yang bangunannya terkena pembangunan double track hanya diberi tahu dan langsung disodori uang ganti rugi dan tandatangan kwitansi kosong.

"Kita sendiri tidak tahu bagaimana proses ganti rugi yang sebenarnya. Apakah dihitung per meter atau per bangunan tidak ada kejelasan dalam proses ganti rugi tersebut," ujar Ismail saat melaporkan proses ganti rugi dengan Wakil Ketua DPRD OKU Timur Ir Hj Juniah MP Jumat (8/8/2017) didampingi Ketua RW serta Lurah Paku Sengkunyit, Lukito Ari.

Ismail yang datang bersama puluhan warga lainnya mengaku, bukan menghambat atau menghalangi proses pembangunan double track. Mereka hanya meminta kejelasan dan transparansi dalam proses ganti rugi yang dilakukan.

Warga kata dia, sebelumnya sebelumnya sudah menemui pelaksana pembangunan agar dimediasi untuk dilakukan pertemuan dengan PT KAI.

Halaman
12
Penulis: Evan Hendra
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help