SriwijayaPost/
Home »

Pali

9 Raperda Diajukan ke DPRD Pali

Sebanyak 9 Rancangan Peraturan Daerah bakal diajukan Pemerintah Kabupaten PALI ke DPRD PALI pada akhir Juli ini.

9 Raperda Diajukan ke DPRD Pali
TRIBUN SUMSEL/ARIWIBOWO

SRIPOKU.COM, PALI -- Sebanyak 9 Rancangan Peraturan Daerah bakal diajukan Pemerintah Kabupaten PALI ke DPRD PALI pada akhir Juli ini.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Setda Kabupaten PALI, Ujang Sayib, saat ditemui awak media, Rabu (26/7/2017).

Ia menuturkan bahwa ke 9 Raperda tersebut antara lain Raperda tentang pajak retribusi, pajak mengenai penyerahan asset PDAM Lematang Enim, kemudian Raperda yang merupakan turunan dari Implementasi dari PP 18 tahun 2017 tentang bantuan tunjangan kendaraan dinas yang merupakan usulan dari DPRD PALI.

Kemudian ada juga usulan Raperda dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA).

"Namun yang utama ada tiga, yakni raperda pajak Retribusi Daerah, kemudian pengalihan asset PDAM lematang Enim dari Pemda Muara Enim ke Pemda PALI, dan Raperda Implementasi dari PP 18 tahun 2017," ujarnya.

Ia juga mengatakan dalam waktu dekat ini usulan tersebut akan disampaikan ke legislatif dan rencananya akan segera di Paripurnakan pada akhir Juli nanti.

"Akan diusulkan dalam minggu-minggu ini, dan tanggal 31Juli nanti bakal diparipurnakan.

Sudah kesepakatan dengan pimpinan DPRD dan juga pak bupati.

Yang jelas kami usahakan akan selesai sebelum disahkannya APBDP Tahun anggaran 2017 ini," jelas Ujang.

Sementara itu, Devi Harianto, SH, MH, selaku wakil Ketua DPRD PALI mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima secara lisan usulan ke-9 Raperda dari pihak eksekutif.

"Akan tetapi, kalau secara ril kami belum menerima usulan Raperda tersebut.

Namun sudah masuk ke Prolegda usulan ke-9 Raperda tersebut," kata Devi.

Ia mengatakan sesudah Paripurna Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati PALI tahun anggaran 2016, barulah dibahas paripurna ke-9 Raperda.

"LPJ Bupati PALI juga kan nantinya melalui kesepakatan bersama akan menjadi LPJ tersebut menjadi Perda.

Barulah setelah itu kita bahas ke-9 Raperda yang diajukan," jelas Devi

Editor: Ahmad Sadam Husen
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help